Share This

Presiden Bakal Resmikan Pilot Project Digitalisasi Pertanian di Indramayu

Presiden Joko Widodo akan meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 07 Jun 2018 12:00 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) saat meninjau pertanian Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Seperti tertulis pada keterangan persnya, acara akan dipusatkan di Sentra Pengolahan Beras Terpadu di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. 

Kabupaten Indramayu menjadi lokasi pilot project program yang dirancang Kementerian BUMN selama 10 bulan. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan Indramayu dipilih menjadi lokasi percontohan karena daerahnya yang terkenal subur. Namun, masih banyak petani yang belum sejahtera.

Digitalisasi ini diharapkan membuat informasi yang terkumpul terkait pertanian di daerah tersebut bisa lebih akurat. Sehingga pertanian pun menjadi efisien.

Program tersebut akan dilaksanakan dalam empat tahap, mulai dari penerapan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat, penyediaan benih dan distribusi pupuk, penyimpanan hasil panen dan resi gudang, hingga penjualan dan distribusi hasil tani. 

Jokowi juga dijadwalkan berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Ma'arif di Desa Kaplongan untuk bersilaturahmi dengan ratusan santri dan ulama.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.