Share This

Pemerintah Berencana Hapus Pajak Penghasilan Petani Tebu

"Petani kalau mau jualan gula curah, dia harus bayar PPh.

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 08 Jun 2018 18:26 WIB

Author

Ria Apriyani

Pemerintah Berencana Hapus Pajak Penghasilan Petani Tebu

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta. - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah berencana menghapus pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan petani tebu saat menjual hasil tanamnya ke Perum Bulog. Rencana itu merespons keluhan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) soal pungutan PPh dan monopoli penyerapan gula.

Moeldoko menambahkan, penghapusan PPh itu masih harus dibicarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Petani kalau mau jualan gula curah, dia harus bayar PPh. Yang punya NPWP 1,5 persen. Yang tidak, 3 persen. Mau dibicarakan dengan Menteri Keuangan, supaya PPh-nya hilangkan sajalah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/6).

Kata Moeldoko, selama ini petani diberatkan oleh pungutan 1,5 hingga 3 persen saat menjual gula curah. Sementara itu, sebagian besar petani belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

Selama ini, Kemendag menentukan harga pokok pembelian gula sebesar Rp 9.700 per kilogram. Bulog lantas membeli sesuai harga tersebut. Akan tetapi, petani masih harus menanggung beban PPh.

"Jadi jangan dibebanin lagi dong. Secepatnya akan diumumkan."


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.