Share This

Panggil Komnas HAM, Jokowi Minta Masukan soal Dewan Kerukunan Nasional

"Kami ingatkan kepada presiden, kalaupun ada sejenis KKR apakah itu namanya DKN atau yang lain yang dibentuk, harus ada langkah pengungkapan kebenaran dari peristiwa pelanggaran HAM berat itu."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 08 Jun 2018 20:06 WIB

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-538 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/5). (Foto: ANTARA/ Fanny O)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta masukan Komnas HAM terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Jokowi ingin DKN digunakan untuk menuntaskan utang kasus HAM berat masa lalu. 

Taufan lantas menekankan, DKN saja tidak akan memberikan rasa keadilan bagi korban. Kata dia, penuntasan kasus HAM masa lalu tetap tidak boleh melupakan pengungkapan kebenaran, salah satunya melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

"UU KKR sudah dibatalkan oleh MK. Satu-satunya peluang dengan kebijakan politik presiden," kata Ahmad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/6/2018).

"Kami ingatkan kepada presiden, kalaupun ada sejenis KKR apakah itu namanya DKN atau yang lain yang dibentuk, harus ada langkah pengungkapan kebenaran dari peristiwa pelanggaran HAM berat itu," tambahnya.

Pasal 47 UU Pengadilan HAM menyatakan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku bisa dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, pasal tersebut lantas dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut Komnas HAM, saat ini semua bergantung pada kemauan Jokowi.

Baca juga:

Ahmad menambahkan, Negara harus mengakui dulu bahwa ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu sebelum memutuskan untuk mendamaikan korban dan pelaku. Langkah selanjutnya, dia meminta presiden sebagai kepala negara menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga mereka.

Selain Komnas HAM, pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai. Dalam pertemuan itu, menurut Ahmad, juga dibahas terkait proses hukum yang masih mandek.

Ahmad mengatakan Jokowi hanya memerintahkan Jaksa Agung meneruskan proses tersebut. Namun, tidak ada perintah spesifik dari Jokowi dalam pertemuan itu.

"Kami cuma bilang kalau Jaksa Agung butuh bukti, dia bisa keluarkan surat perintah untuk tambah bukti. Dengan dasar itu kami bisa menyita atau memanggil paksa. Atau ya Jaksa Agung sebagai penyidik bisa lakukan sendiri penambahan alat bukti itu."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.