Share This

Jokowi Segera Temui KPK Bahas RKUHP

Presiden Jokowi mengatakan pertemuan dengan KPK segera dijadwalkan.

, NASIONAL

Jumat, 22 Jun 2018 06:55 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) usai memberikan keterangan pers terkait terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2019-2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6). (Foto: ANTARA/ Widodo S)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo segera bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, KPK meminta bertemu Jokowi untuk membahas masuknya delik korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jokowi mengatakan pertemuan dengan KPK segera dijadwalkan.

"Nanti akan kita atur kalau enggak minggu ini, minggu depan awal," kata Jokowi di Tangerang, Kamis (21/6/2018).

Sebelum Lebaran, Jokowi menjanjikan akan menerima KPK untuk mendengarkan langsung alasan penolakan. Masuknya delik korupsi dikhawatirkan akan memperlemah pemberantasan korupsi.

Jokowi sejauh ini belum bersikap. Dia mengatakan, masih menunggu kajian yang tengah dilakukan Kemenkopolhukam sebelum mengambil keputusan. Menkopolhukam Wiranto sudah pernah mengumpulkan KPK dan Kemenkumham di kantornya. Namun dalam pertemuan itu tidak tercapai kesepakatan apapun.

Baca juga:



Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.