Share This

BPOM Ingin Investor Farmasi India Bangun Pabrik di Indonesia

Penny mengincar obat-obat yang masih belum bisa diproduksi di dalam negeri, seperti jenis obat life saving.

BERITA , NASIONAL

Jumat, 01 Jun 2018 16:51 WIB

Ilustrasi.

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memberikan izin bagi sejumlah produk farmasi dari India masuk ke Indonesia. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menggaet industri farmasi India berinvestasi di Indonesia. 

Penny berharap nota kesepahaman yang diteken ketika Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Indonesia, akan memuluskan upaya tersebut.

"Kami ingin mendatangkan investasi ke sini. Dia (India) bangun pabriknya di sini. Artinya, ada transfer teknologi. Sehingga lebih cepat. Karena kalau tidak, kita harus uji klinik (terhadap obat itu). Padahal uji klinik sudah pernah dilakukan di tempat lain," kata Penny di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

BPOM menilai industri farmasi India jauh lebih maju dari sisi teknologi. Penny mengincar obat-obat yang masih belum bisa diproduksi di dalam negeri, seperti jenis obat life saving. Obat itu dikhususkan untuk penyakit berat seperti kanker dan HIV/AIDS.

Penny menambahkan India juga dikenal cukup maju untuk obat-obat tradisional dan herbal. Produksinya bahkan sudah diekspor ke Amerika Serikat. Di sisi lain, ujarnya, keanekaragaman hayati Indonesia punya potensi besar.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.