Share This

Bekas Kepala BPPN Akui Ada Penyalahgunaan Dana BLBI oleh BDNI

Ridwan saat BLBI dikucurkan tahun 1997 juga menjabat sebagai Direktur pengawasan Bank Indonesia (BI).

, BERITA , NASIONAL

Kamis, 21 Jun 2018 19:15 WIB

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Iwan Ridwan Prawiranata. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Iwan Ridwan Prawiranata mengakui ada penyalahgunaan dalam penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Ridwan mengatakan, pemegang saham pengendali BDNI saat itu adalah Sjamsul Nursalim.

Keterangan tersebut disampaikan Ridwan saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung yang juga bekas Kepala BPPN di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/06/18).

"Dari kesimpulan laporan dari pengawas banknya ada laporan seperti itu. Yang saya lihat hanya pemberian kredit pada grupnya sendiri yang tahun 97. Sementara yang 98 karena sudah diperiksa pengawas yang merasa pengawas sudah melakukan tugasnya sesuai aturan yang berlaku," kata Ridwan saat bersaksi di persidangan.

Ridwan saat BLBI dikucurkan tahun 1997 juga menjabat sebagai Direktur pengawasan Bank Indonesia (BI). Ridwan mengatakan, BI melakukan pengawasan penggunaan dana BLBI yang disalurkan kepada Bank-bank yang membutuhkan.

"Dana tersebut tidak boleh digunakan untuk grupnya sendiri," kata Dia.

Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara Rp 4,58 triliun dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan, kerugian negara itu lantaran Syafruddin memperkaya pemegang saham pengendali PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,58 triliun. (MLK)

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.