Share This

Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 91 TPS

"Satu PSU itu harus diulang maka semua harus diulang baik itu buat bupati, gubernur, ataupun cuma satu bupati atau wali kota saja."

, BERITA , NASIONAL

Kamis, 28 Jun 2018 19:23 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR,Jakarta- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan 91 Tempat Pemungutan Suara (TPS)  melakukan pemungutan ulang. Komisioner  Bawaslu, Fritz Edwar Siregar  mengatakan, rekomendasi dikeluarkan lantaran terdapat kejanggalan seperti jumlah pemilih bertambah, segel rusak, sampai karena masalah keamanan dan cuaca.

Kata dia, dari 91 TPS yang bermasalah, Sulawesi Tenggara dan NTT merupakan daerah terbanyak.

“Akhirnya banyak alasan kenapa satu tempat itu harus di PSU, sehingga satu PSU itu harus diulang maka semua harus diulang baik itu buat bupati, gubernur, ataupun cuma satu bupati atau wali kota saja. Seperti ada di Sulawesi 11, Jawa Timur 6, Sulawesi tenggara 35, Riau 8, Banten 2, Sulawesi Barat  1, Papua 2, Kalimantan Tengah 2, Jambi 1, NTT 23,” ujar Fritz kepada wartawan, Kamis (28/06/2018).

Menurut Fritz selain masalah keamanan, masalah segel rusak, cuaca, pemilih dari tempat lain berdatangan, dan penggelembungan pemilih maka pemilihan tidak perlu diulang. Dia menjelaskan PSU bisa dilakukan jika Panwascam melaporkan pada Bawaslu atau ada permintaan dari Mahkamah Konstitusi.

Terkait pemungutan suara ulang, Komisioner Bawaslu Mochamad Afifudin, mengatakan   harus dilaksanakan 3 hari setelah tanggal pemilihan.   Sedangkan ketika ditanya terkait penundaan pemungutan suara dengan alasan keamanan seperti yang terjadi di distrik Nduga dan Paniai, Papua, Ia mengatakan belum bisa memastikan hal tersebut lantaran tergantung dari keamanan di lokasi.

“Untuk PSU 3 hari ya dilakukan setelah hari pencoblosan, jadi logistik sedang dipersiapkan. Terkait Paniai karena terkait keamanan kami dapat surat edaran dari kepolisian dan KPU itu tergantung dari kondisi keamanan di sana. Tapi kalau untuk logistik pemilihan gubernur sudah terdistribusi tapi untuk tinggkat kabupaten belum, ini kan alasannya keamanan jadi kita belum tau kapan tergantung keamanan bukan karena teknis penyelenggaraan, Nanti kalau sudah aman kita distribusikan, paslonnya juga belum jelaskan,"  ujar Afif.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.