BERITA

Presiden Jokowi Tagih Percepatan Kebijakan Satu Peta

""Baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia. 57 peta lainnya masih dikompilasi. Dan 2 peta tematik masih belum ada,""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menagih percepatan kebijakan satu peta (one map policy). Kata dia, kebijakan ini sangat penting untuk menyelesaikan konflik akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan dan memperjelas batas-batas daerah.

Langkah percepatan ini telah dimulai sejak satu tahun lalu dengan diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Berdasarkan laporan dari tim percepatan, dari target 85 peta tematik, belum sampai separuh yang berhasil diselesaikan. Bahkan, ada dua peta tematik yang belum tersedia, yakni tanah ulayat dan batas desa.

"Laporan yang saya terima, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur di dalam Perpres nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia. 57 peta lainnya masih dikompilasi. Dan 2 peta tematik masih belum ada," kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Selasa (13/6/2017).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta mengatakan, kesulitan utama menyusun peta ini terletak pada penyelesaian tumpang tindih status lahan. Kata dia, pemerintah harus membuat aturan main untuk menetapkan status lahan semacam itu.

"Kalau tumpang tindih, Badan Informasi Geospasial (BIG) itu  tidak bisa menyelesaikan petanya. Dia bisa bikin peta tapi kalau sudah tumpang tindih, dia akan minta kewenangannya, bagaimana nih, mana yang menang?" Ujar Darmin.

Darmin menolak cara penetapan status lahan dengan memakai prinsip siapa yang lebih dahulu mengklaim. Solusi juga sulit diperoleh melalui proses pengadilan.

"Memang Presiden masih minta, coba dikaji dulu deh. Jangan nanti sudah maju, kemudian terpaksa dirombak lagi," tuturnya.

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan kesulitan merampungkan peta batas desa terutama di luar Jawa. Ini lantaran banyak desa yang dikelilingi hutan.

"Kalau desa di Jawa mudah dikenal tapi kalau di hutan luasnya sekian ribu hektare kan susah," kata dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Kalimantan dijadikan prioritas pertama percepatan kebijakan satu peta (one map policy). Ini sesuai dengan arahan Presiden pada rapat terbatas April 2017 lalu. Kata dia, Kalimantan dipilih lantaran paling banyak memiliki masalah tumpang tindih lahan.

"Presiden itu kan minta prioritas pertama itu Kalimantan baru Sumatera. Kenapa milihnya itu? karena persoalannya banyak di situ. Persoalan tanah kan paling susah di situ, artinya ada overlap, pertambangan, kehutanan," kata Darmin Nasution di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djali menambahkan, alasan Kalimantan diprioritaskan juga karena rentan kebakaran hutan. Kebijakan satu peta diharapkan akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya kebakaran seperti sebelumnya.

"Karena kebakaran hutan. Perintahnya diprioritaskan Kalimantan, Riau, Jambi, supaya diketahui apa yang terjadi di lapangan supaya kebakaran bisa dicegah," ujar dia.

Dalam ratas lanjutan hari ini (13/6/2017), dari target 79 peta tematik untuk provinsi Kalimantan, sebanyak 71 peta tematik telah terkumpul, sementara 8 peta lainnya belum tersedia. 

Editor: Rony Sitanggang

• Kebijakan Satu Peta
• Jokowi
• Darmin Nasution
• sofyan djalil