Khawatir Seperti Freeport, Tokoh Pulau Buru Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Tambang ini berada diwilayah hukum adat Petuanan Kayeli. Pemerintah diminta tetapkan Gunung Botak jadi WRP

BERITA | NASIONAL

Senin, 13 Jun 2016 15:03 WIB

Author

Ade Irmansyah

Khawatir Seperti Freeport, Tokoh Pulau Buru Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Ilustrasi. Tambang emas Freeport di Papua. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Masyarakat Kabupaten Buru terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang emas Gunung Botak mendesak pemerintah, khususnya Kementrian ESDM, memasukkan wilayah tersebut sebagai wilayah penambangan rakyat (WRP). Raja Kayeli Wael Mansyur dari Pulau Buru mengatakan, penambangan emas di wilayah itu kini dikuasai oleh PT Buana Pratama Sejahtera (BPS). Akibatnya warga tidak bisa menambang sejak tiga bulan terakhir. Padahal menurut Raja Kayeli, lebih 500 ribu jiwa menggantungkan hidupnya dengan menjadi penambang emas tradisional di Gunung Botak.

"Tambang ini berada diwilayah hukum adat Petuanan Kayeli dan saya sendiri selaku raja Petuanan Kayeli dimana tambang ini kami telah mendorong pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Raja Kayeli menambahkan pemerintah daerah tingkat Kabupaten hingga Provinsi sudah mengeluarkan izin Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) atas lahan seluas 250 hektare di wilayah tersebut. Hanya semenjak PT BPS hadir, konflik mulai terjadi hingga berujung pada penutupan wilayah tambang.

"Pemerintah daerah menerbitkan izin pertambangan rakyat kepada 5 koperasi tahun 2013. Kehadiran kami disini mau meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM kiranya tambang rakyat ini bisa berjalan untuk menjawab harapan dan keinginan masyarakat adat yang ada di sekitar wilayah pertambangan," Ujarnya

Raja Kayeli khawatir besarnya minat investor asing terhadap kawasan pertambangan tersebut bakal membuat harapan masyarakat lokal untuk mengelola kawasan itu semakin tertutup. Itu sebab Kayeli meminta pemerintah pusat turun tangan terkait masalah itu. Kata dia, ini untuk mencegah kasus Freeport tak berulang di Pulau Buru. 

Sejumlah investor disebut tertarik ikut ambil bagian mengelola kawasan emas itu, "Mulai dari Australia, China, Korea dan Inggris (mereka) melakukan survei dengan harapan bisa mengelola tambang emas tersebut atas izin pemerintah."ujarnya

Kayeli mengatakan kandungan emas di Gunung Botak cukup besar, "Menurut penelitian itu rata-rata 10 ppm per Metric Ton yah, artinya dalam satu ton material itu dapat ditemukan 10 gram emas yah." kata Kayeli.


Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Pandemi dan Kesejahteraan Jurnalis dalam Krisis

Kabar Baru Jam 8

Seperti Apa Tren Wisata 2021?

Kabar Baru Jam 10