KBR, Jakarta - Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia membantah adanya
perintah dari Kedutaan Saudi Arabia untuk menghalangi kegiatan jemaat
Ahmadiyah di Indonesia.
Ketua DDII, Syuhada Bahri, mengatakan sejak berdiri 1967 silam, lembaganya sudah menolak keberadaan Ahmadiyah. Sementara tekanan Saudi Arabia terhadap Ahmadiyah baru berlangsung beberapa tahun ke belakang.
"Keliru kalau dikatakan Kedutaan Saudi Arabia meminta Dewan Dakwah
menghalangi Ahmadiyah," ujar Syuhada kepada KBR, Jumat (26/6/2015) sore.
"Ini cuma fitnah. Dewan Dakwah sudah menolak Ahmadiyah sejak lama. Itu
terkait dengan keyakinan," jelasnya.
Sebelumnya, Informasi campur tangan Saudi Arabia dibocorkan oleh situs
wikileaks.org. Wikilieaks merilis dua dokumen rahasia dari Saudi Arabia
ke kedutaannya di Jakarta. Dokumen itu menulis, Saudi meminta Dewah
Dakwah menyusun program untuk menghalangi aktivitas Ahmadiyah di
Indonesia. Saudi menganggap Ahmadiyah berbahaya.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
"Pohon adalah masalah bipartisan (netral dari politik), semua orang mendukung pohon," kata Presiden AS Donald Trump di pertemuan tahunan WEF.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Virus Corona bisa mengakibatkan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak gagal berfungsi, hingga dapat menyebabkan kematian.
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."