KBR, Jakarta - Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia membantah adanya
perintah dari Kedutaan Saudi Arabia untuk menghalangi kegiatan jemaat
Ahmadiyah di Indonesia.
Ketua DDII, Syuhada Bahri, mengatakan sejak berdiri 1967 silam, lembaganya sudah menolak keberadaan Ahmadiyah. Sementara tekanan Saudi Arabia terhadap Ahmadiyah baru berlangsung beberapa tahun ke belakang.
"Keliru kalau dikatakan Kedutaan Saudi Arabia meminta Dewan Dakwah
menghalangi Ahmadiyah," ujar Syuhada kepada KBR, Jumat (26/6/2015) sore.
"Ini cuma fitnah. Dewan Dakwah sudah menolak Ahmadiyah sejak lama. Itu
terkait dengan keyakinan," jelasnya.
Sebelumnya, Informasi campur tangan Saudi Arabia dibocorkan oleh situs
wikileaks.org. Wikilieaks merilis dua dokumen rahasia dari Saudi Arabia
ke kedutaannya di Jakarta. Dokumen itu menulis, Saudi meminta Dewah
Dakwah menyusun program untuk menghalangi aktivitas Ahmadiyah di
Indonesia. Saudi menganggap Ahmadiyah berbahaya.
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"
"Saya berharap pada saudara-saudara saya asal Papua dan yang di Papua agar tidak terpengaruh dengan lingkungan, agar situasi tidak semakin panas."
"Pasti ada sesuatu yang main di balik ini semua, tidak semata-mata bagian daripada apa yang dilakukan oleh mahasiswa."
"Cara Presiden hanya dengan menyatakan 'mari kita saling memaafkan', itu pernyataan yang tidak cukup menjawab persoalan-persoalan di Papua."
"Bahkan terhadap putusan CLS (citizen lawsuit) soal kabut asap di Kalteng misalnya, pemerintah masih melakukan perlawanan. Bagaimana nanti ketika terjadi kecelakaan nuklir?"
"Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia sejak tahun 1960-an, termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik."
Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos menjadi yang paling fenomenal pada Pemilu 2019
"Sekarang ini saya fasilitasi khusus orang-orang adat. Yang pemuda, dan mama-mama, berdialog. Nanti kelanjutan baru pemerintah."
"Ormas siapa pun yang menganggu, provokatornya harus ditangkap."
Pemerintah harus ganti rugi, tapi MA tidak memberi tenggat waktu untuk pembayarannya.
"Kami saat itu memang sudah ajak, untuk bagaimana kita bisa bicara baik-baik, malah kita, 15 orang di dalamnya itu langsung diancam."
Setiap orang yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis berhak mengajukan gugatan ganti rugi, seperti diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.
Polisi mengklaim tak melakukan tindakan rasialis
"Sekalipun langit bumi Surabaya akan retak karena rasisme, namun hukum wajib ditegakkan di bumi hiu dan buaya itu."
Polisi juga membawa istri terduga pelaku berinisial F dan ketiga anaknya ke Mapolda Jawa Timur.
Lima tahun mendatang, fokus Jokowi adalah soal sumber daya manusia atau human capital. 
Demi menjaga kualitas SDM di masa mendatang. 