KBR, Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyebutkan elektabilitas atau tingkat keterpilihan pasangan Prabowo-Hatta mengalami kenaikan selama dua pekan masa kampanye pemilu presiden.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid mengatakan, tren kenaikan itu karena masyarakat menginginkan jaminan keamanan dan jaminan ekonomi dari pasangan ini. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan elektabilitas pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Puskaptis menyebut pasangan ini mengalami tren negatif, karena responden menilai tidak ada jaminan keamanan.
"Posisi elektabilitas kedua pasangan itu, pasangan Prabowo mengalami tren positif sementara pasangan Jokowi mengalami stagnan dan cenderung menurun. Untuk pasangan Prabowo-Hatta sudah mencapai angka 46,25 persen sedangkan Jokowi-JK di angka 43.15 persen," ungkap Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid ketika dihubungi KBR, Sabtu (21/6)
Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid menyebut, kenaikan elektabilitas Prabowo-Hatta juga dikarenakan bekerjanya mesin politik koalisi di daerah-daerah. Survei itu dilakukan dengan jumlah responden 2400 orang, di 33 propinsi yang mencakup 315 kabupaten dan kota. Tingkat kesalahan survei tersebut diklaim sekitar 1-2 persen.
Sebelumnya melalui survei yang dilansir akhir Mei lalu, Puskaptis menyebut tingkat elektabilitas Jokowi-JK mencapai 43,72 persen, sedangkan Prabowo-Hatta hanya 40,28 persen. Sedangkan pemilih yang belum menentukan pilihan dan akan berpartisipasi di pilpres mencapai sekitar 16 persen.
Berbeda dari Puskaptis, lembaga survei IndoBarometer menyebut tingkat elektabilitas Jokowi-JK masih di atas Prabowo-Hatta. Survei IndoBarometer justru menyebut tingkat keterpilihan Jokowi-JK naik. IndoBarometer menyebut angka keterpilihan Prabowo-Hatta 36,5 persen dan Jokowi-JK 49,9 persen.
Hasil survei yang menyebut tingkat keterpilihan Jokowi-JK masih tinggi juga disebutkan melalui Populi Center (Prabowo-Hatta 36,9 persen, Jokowi-JK 47,5 persen), SSSG (Prabowo-Hatta 28,35 persen, Jokowi-JK 42,65 persen), ARC (Prabowo-Hatta 29 persen, Jokowi-JK 38,8 persen), Cyrus Network (Prabowo-Hatta 41,1 persen, Jokowi-JK 53,6 persen),
Dalam survei LSI, elektabilitas Prabowo-Hatta 38,7 persen dan Jokowi-JK 45 persen. Adapun di survei Pol Tracking, pasangan Prabowo-Hatta elektabilitasnya 41,1 persen dan Jokowi-JK 48,05 persen.
Sedangkan hasil survei yang memenangkan Prabowo-Hatta adalah LSN dimana elektabilitas Prabowo-Hatta mencapai 46,6 persen dan Jokowi-JK 38,8 persen, serta survei PDB yang merilis elektabilitas Prabowo-Hatta 31,8 persen dan Jokowi-JK 29,9 persen.
Editor: Agus Luqman
Survei Puskaptis: Prabowo Salip Jokowi
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid mengatakan, tren kenaikan itu karena masyarakat menginginkan jaminan keamanan dan jaminan ekonomi dari pasangan ini. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan elek
Sabtu, 21 Jun 2014 19:07 WIB
Survei, pemilu presiden, pilpres, Prabowo, Jokowi
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - BERITA
Ini 50 RUU Prioritas Prolegnas 2020, dari RUU KUHP sampai RUU PKS
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).Guru Besar UGM: 'Raja-raja Baru' Alami Waham Kebesaran
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).Virus Corona Wuhan Sudah Muncul di 6 Negara, Belum Ada Obatnya
Virus Corona bisa mengakibatkan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak gagal berfungsi, hingga dapat menyebabkan kematian.Diduga Plagiat, Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ini Dihentikan
"Dibikin catatan kutipan itu dari mana? Kalau seperti ini kan plagiat. Kalau plagiat masa kita harus bertanya lanjut?"Jurnalis Lingkungan Asal AS Ditangkap di Palangkaraya
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.Menyoal Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Sekolah
"Minimal kalau kita wali kelas, kalau SMP punya 32 murid di kelas, kita harusnya berteman dengan media sosial ke-32 anak ini,” kata Komisioner KPAI.DPR Belum Terima Draf Omnibus Law, Pemerintah 'Ngaret'?
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.Kemenkeu Bahas Omnibus Law: Usaha Risiko Rendah Tak Perlu Izin
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.Di Lombok Tengah, 60 Ribu Orang Masih Buta Aksara
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."Survei: Masyarakat Global Lebih Percaya LSM Ketimbang Pemerintah
Menurut hasil survei Edelman di 28 negara, pemerintah umumnya dianggap sebagai institusi paling tidak etis dan paling tidak kompeten.Survei: Mayoritas Warga Dunia Anggap Kapitalisme Buruk
Pandangan bahwa kapitalisme itu 'buruk' dominan di 22 negara, dengan persentase tertinggi di Thailand, India, Prancis, Malaysia, dan Indonesia.KPK Periksa Donny dalam Kasus Suap PAW DPR
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.DPR: PT Chevron Cemari Puluhan Ribu Hektare Tanah Riau
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”KPK Minta Polisi Bantu Tangkap Politikus PDIP Harun Masiku
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."Jatam: RUU Omnibus Law Bisa Pupus Perjuangan Pegiat Lingkungan
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."Gegabah, Bila Pemerintah Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kg
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan JPU, Romy Pikir-Pikir
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."LBH Jakarta: Omnibus Law Bikin Buruh Gampang Kena PHK
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 18
Hakim Diminta Dalami Kesaksian Pelajar Korban Penyiksaan Polisi
Kabar Baru Jam 17
Kabar Baru Jam 15
Kabar Baru Jam 14