Pendataan Ulang Penerima Kartu Jakarta Pintar

Ini penting untuk menghindari dobel nama dimana satu anak menerima 2 KJP dan penerimanya benar-benar dari keluarga kurang mampu.

BERITA

Selasa, 03 Jun 2014 16:03 WIB

Author

Vitri Angreni

Pendataan Ulang Penerima Kartu Jakarta Pintar

kartu jakarta pintar, pendidikan, jakarta, sekolah, KJP

KBR, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Lasro Marbun mengatakan pencairan dana untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan segera dicairkan pada pekan depan. Pihaknya saat ini sedang menyelesaikan pendataan ulang siswa penerima KJP.

Pendataan ulang ini penting untuk menghindari dobel nama dimana satu anak menerima 2 KJP dan penerimanya benar-benar dari keluarga kurang mampu.

Berikut penjelasan lengkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Lasro Marbun soal sistem pendataan ulang ini dalam Program Sarapan Pagi KBR (3/6).

Program ini sudah berlangsung lama, kenapa baru sekarang ditemukan masalah soal penipuan data penerima?

“Kesempatan ini baik sekali, saya luruskan dulu. Jadi 27 ribu itu adalah bukan bentuk data-data yang disebutkan tadi tetapi adalah pengajuan dari masyarakat yang langsung ke dinas pendidikan tanpa melalui sekolah. Untuk memprosesnya supaya sesuai dengan panduan yang ada dikembalikan ke sekolah. Memang dalam beberapa hal pelayanan KJP ini perlu ada pembenahan, pembenahan itu antara lain bagaimana uang publik ini harus diterima oleh orang yang berhak yakni keluarga belum mampu. Antara lain bentuknya seperti apa yang perlu dibenahi itu kemungkinan adanya dobel nama, misalnya satu peserta didik namanya Lasro Marbun, di sisi lain Lasro M itu problem juga.”

(Baca juga: Puluhan Ribu Kartu Jakarta Pintar Tak Sesuai Prosedur)

Ini ada dua pihak yang mendaftarkan atau bagaimana?

“Itu barangkali ada juga dulu pada awalnya datang dari pengajuan sekolah dan pengajuan dari masyarakat. Karena biasanya dalam budaya negara berkembang ada ketidakpercayaan kepada birokrat, kan kepala sekolah dan kami ini birokrat. Mungkin ketidaksabaran diajukan lagi dari pihak masyarakat langsung, akhirnya dua ini tersetujui dan bisa dobel.”

Jadi memang tidak direncanakan ganda itu?

“Kalau saya berpikir positif saja. Saya kira bangsa Indonesia ini setiap individu itu punya hati mulia, jadi saya tidak pernah misalnya sebuah penyimpangan dilaksanakan dari awal barangkali saja tergoda sesaat jadi bisa khilaf. Untuk itu saya kira sudah di-publish sama teman-teman ICW bahwa memang di sana-sini perlu dibenahi. Ada juga orang yang merasa dirinya patut padahal menurut orang banyak tidak patut, misalnya kedua orang tua kerja formal katakanlah pegawai negeri terus dia merasa layak menerima KJP putra-putrinya. Karena mungkin perbandingannya orang yang berpenghasilan pengusaha, ini paradigma yang berbeda. Padahal maksudnya KJP adalah keluarga yang benar-benar belum mampu dalam kategori umum, bukan dalam kategori kelompok. Misalnya Lasro Marbun sebagai kepala dinas pegawai negeri golongan IV B dengan penghasilan katakanlah berapa belas juta rupiah dibandingkan dengan manajer di perusahaan besar, saya termasuk orang tidak mampu. Jadi ada perbedaan paradigma yang digunakan oleh anak bangsa yang kebetulan tinggal di DKI Jakarta sehingga dia mendeskripsikan dirinya menjadi patut menerima KJP.”

(Baca juga: 79 Ribu Kartu Jakarta Pintar Salah Sasaran)

Bukankah ketika program ini diluncurkan sudah ada acuannya? kenapa tidak dipatuhi?

“Itu ada persepsinya kelompok. Ketiga adalah bahwa ini termasuk dana hibah, hibah itu pengajuannya per tahun anggaran. Ada yang berpandangan kalau dia terima 2012 pasti dia terima 2013. Padahal KJP ini sebuah institusi pendidikan untuk masyarakat umum, artinya bukan berarti kalau misalnya Lasro Marbun tahun ini belum mampu lantas tahun 2016 belum mampu juga. Karena hidup ini banyak keajaiban, banyak hasil kerja keras. Akhirnya harus tunduk pada ketentuan bahwa setiap tahun anggaran harus ada pengajuan baru. Jadi 27 ribu itu bukan penyimpangan, itu adalah akumulasi dari pengajuan KJP yang langsung ke dinas pendidikan tanpa melalui sekolah. Saya kira itu yang benar jangan nanti sampai salah, saya berterima kasih juga kepada beliau-beliau. Karena masyarakat itu ikut peduli untuk memperluas akses pendidikan kepada anak-anak didik di DKI Jakarta melalui kepedulian mereka di masyarakat menghimpun lantas mengajukan kepada dinas pendidikan. Seluruh pengajuan yang 611 ribu sekarang memang kita benahi, jangan sampai salah kasihan yang bekerja di lapangan terus seperti bersalah.”

Bagaimana cara dinas pendidikan melakukan verifikasi ulang? apakah nanti juga dibuat semacam tim untuk mengevaluasi kembali pendataan KJP?

“Saya sudah lakukan itu beberapa hari yang lalu. Kita kumpulkan seluruh seksi di kecamatan, hari ini saya pertegas lagi dengan mengumpulkan seluruh eselon III supaya kita harus lebih serius. Benar kata Anda ini uang publik yang harus diberikan kepada publik dengan tepat sasaran. Ini bukan uang saya yang sesuka saya memberikan tidak begitu. Saya berterima kasih sekali, ini uang publik harus jelas kepada subjek yang tepat supaya keadilan publik tidak ternodai.”

Sistem yang baru seperti apa?

“Kita perbaiki menyeluruh. Pertama kita kewenangan harus jelas, tidak lagi hanya sebuah tim atau apa harus ada unit kerja yang menangani ini. Kedua regulasi, bagaimana rekrutmen awal dari calon penerima KJP itu akan kita berikan kepada wali kelas atau guru kelas yang setiap hari mengamati langsung para peserta didik. Jadi dari pengamatan itu dan kompetensi dari profesi guru kita yakin mereka punya kriteria mengkategorikan misalnya anak ini dari keluarga belum mampu, misalnya dilihat dari pakaian, buku, tas, cara bicara, kepercayaan diri. Setelah itu nantinya baru setiap wali kelas mengajukan ke kepala sekolah, kepala sekolah mengundang seluruh wali kelas untuk penetapan nominasi calon penerima KJP. Setelah itu diyakini baru kepala sekolah dan wali kelas memanggil orang tua dari daftar nominasi sementara penerima KJP. Setelah itu dibikin lagi yang disepakati, dipublikasi di sekolah, setelah itu tidak ada komplain atau apa ditetapkan menjadi daftar nominasi penerima KJP. Setelah didaftarkan baru masing-masing orang tua mengurus (SKTM), jadi mulai rapih SKTM berikut menjadi lampiran pengajuan KJP dari masing-masing keluarga kepada Pemprov DKI Jakarta melalui kepala sekolah. Jadi lebih kepada pengenalan secara individual para peserta dan keluarga. Dalam hal tadi mengamati dari wali kelas dan guru bisa mengunjungi tempat tinggal si anak didik.”     

(Baca juga: Ahok: Kartu Jakarta Pintar Bermasalah)






Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Perkara Anak Tersangka Kerusuhan 22 Mei Diminta Diselesaikan di Luar Pengadilan