Pemda Jatim: Program Kampung Deret Jakarta Populis, Tapi Sulit Dijalankan

Program kampung deret ala Pemerintah DKI Jakarta, ternyata bukan hanya mendapat apresiasi dari pengamat tata ruang kota.

BERITA

Rabu, 04 Jun 2014 12:59 WIB

Author

Ade Irmansyah

Pemda Jatim: Program Kampung Deret Jakarta Populis, Tapi Sulit Dijalankan

program kampung deret jakarta, P3KT, rusunawa

KBR, Jakarta - Program kampung deret ala Pemerintah DKI Jakarta, ternyata bukan hanya mendapat apresiasi dari pengamat tata ruang kota. Program tersebut juga menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain yang punya masalah dengan kepadatan penduduk. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo misalnya, tertarik untuk mengadopsi program itu.

Konsep kampung deret dinilai bisa menjadi solusi tepat karena bisa membuat tata kota lebih rapi. Dan karena itu, pemerintah pusat berencana menjadikannya sebagai program nasional. Kasubdit Pengembangan Permukiman Baru Kementerian PU, Joerni mengatakan kini pihaknya tengah menjalankan salah satu program serupa agar bisa dilakukan di daerah.

“Program itu kami namai P3KT, yang artinya adalah program pembangunan prasarana kota terpadu dengan membangun kampung deret untuk masyarakat,” ujarnya.

Kata Joerni, program ini tidak semata membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu saja. Program ini juga untuk peningkatan kualitas pemukiman kumuh.

“Program ini juga memberi pengajaran kepada masyarakat untuk bisa hidup di pemukiman yang lebih layak huni. Contohnya seperti di Surabaya, keselarasan antara warga dengan pemerintah daerahnya menghasilkan kerjasama keduanya untuk sama-sama menjaga pemukiman agar tetap layak,” ujarnya. Selain Surabaya, kata dia, beberapa kota besar lainnya diberbagai provinsi seperti Solo, Pekalongan, dan Balikpapan juga sudah mulai menjalani proses ini.

Kata dia, program ini tidak semata-mata memindahkan penduduk dari pemukiman kumuh ke pemukiman rumah susun yang lebih layak. Butuh ada pembelajaran mental dan mengubah peraturan warga dalam mengelola hidup agar lebih siap menjaga pemukimannya sendiri.

“Yang sulit adalah mengubah kebiasaan warga yang tadinya hidup apa adanya dipemukiman kumuh dengan lahan yang ilegal, menjadi lebih terpola dengan manajemen yang rapi di rumah susun. Oleh karenanya ini membutuhkan kegigihan pemerintah daerah,” ujarnya.

Di Jawa Timur, sedikitnya 92 ribu rumah yang yang tersebar di 38 kabupaten dan kota diperbaiki. Kadis PU Jawa Timur, Gentur Prihantono mengatakan pembangunan ini menggunakan anggaran daerah atau APBD dengan rata-rata biaya perbaikan perumah sebesar enam juta rupiah. “Dalam pembangunannya kita bekerja sama dengan Kodam Brawijaya, agar tentaranya mau membantu pemprov bekerja merenovasi rumah warga,” ujarnya.

Tidak hanya itu, program kerja sama dengan pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum juga tengah digarap. Program tersebut berupa pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa.

“Rusunawa juga dilakukan oleh pemprov dan pusat, khususnya PU. Jadi Pemprov menyediakan lahannya dan PU bangun bangunannya. Dilakukan di Kecamatan Sumur Welud dan Kecamatan Gunung Anyar,” ujarnya.

Rencananya, kedua program tersebut akan terus dilakukan di masa mendatang di beberapa daerah yang masih belum tersentuh program ini. Namun kata dia, untuk program kerjasama dengan Kementeria PU soal pembangunan rusunawa tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendalanya adalah sulitnya Pemprov Jawa Timur melakukan pembebasan lahan.

“Awalnya kita kesulitan pembebasan tanah karena tidak ada warga yang ingin melepas lahannya. Kadang kita juga terbentur dengan kepala daerah lain. Seandainya ada yang ingin melepas lahan, tetapi harganya selangit,” ujarnya.

Meski bagus dan populis, program kampung deret ala DKI Jakarta sulit diterapkan di sebagian besar wilayah Jawa Timur, kata Gentur. Sebab, sebagian besar warga kurang mampu yang menjadi target mendapatkan program perbaikan rumah berada di lahan illegal. “Jangan sampai setelah kami benarkan rumahnya, tidak lama kemudian pemilik lahan meminta tanahnya dan membongkar bangunan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menganggap semua usaha pemerintah, baik pusat maupun daerah terkait hal tersebut menjadi sia-sia. Itu apabila, program tersebut hanya memindahkan warga kurang mampu ketempat lebih baik, tetapi hanya secara fisiknya saja.

“Pemerintah jangan hanya bisa memindahkan secara fisiki warga. Tetapi juga mengubah budayanya. Untuk itu harus ada proses dialog antara warga dengan pemerintah dalam melaksanakan program ini. Harus bersinergis keduanya,” ujarnya.

Kata dia, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka itu akan serupa dengan kondisi rusunawa di daerah Tanah Abang. “Setelah warga mendapatkan blok rumahnya dengan berbagai macam fasilitasnya, lalu disewakan kepada orang lain lalu mereka kembali ke pemukiman kumuh sebelumnya,” ujarnya. Tentu bukan itu parameter yang diharapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

“Pemerintah jangan hanya bisa memindahkan secara fisik warga, tetapi juga budayanya,” ujarnya. Tujuannya agar setelah warga ditempatkan di tempat yang baru, warga bisa bertanggung jawab dengan tetap menjaga dan merawat tempat tersebut dengan cara bersama-sama agar lebih baik.

“Jangan sampai tempat baru tersebut menjadi pemukiman kumuh baru karena tidak ada pendidikan dan kontrol dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah,” ujarnya.

Menurut Yayat, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, hanya sekedar menjalankan apa yang sudah diprogramkan tanpa berkeinginan benar-benar mengubah kondisi tersebut menjadi lebih baik. “Itu terbukti ketika daerah dan pusat berjalan sendiri-sendiri soal ini, atau misalnya ada kerja sama hanya sebatas pembagian tugas saja mana yang menyediakan lahan dan mana yang membangun bangunannya,” ujarnya.

Editor: Fuad Bakhtiar

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Dampak Tambang terhadap Lingkungan di Sulawesi Tenggara dan Tengah

NFT, New Kid on the Block (chain)

Kabar Baru Jam 8

Seruan Penolakan Bibit-Bibit Kekuasaan Mutlak