Bagikan:

Tranportasi Umum Buruk, Jangan Salahkan Masyarakat Lebih Memilih Motor atau Mobil Pribadi

KBR68H, Jakarta - RUU APBN Perubahan 2013 disahkan menjadi Undang-Undang. Didalamnya terdapat perubahasan asumsi makro soal subsidi BBM dan kompensasi dari rencana kenaikan BBM tahun ini.

BERITA

Selasa, 18 Jun 2013 10:04 WIB

Author

Doddy Rosadi

Tranportasi Umum Buruk, Jangan Salahkan Masyarakat Lebih Memilih Motor atau Mobil Pribadi

bbm subsidi, transportasi umum, pilih motor, APBNP 2013

KBR68H, Jakarta - RUU APBN Perubahan 2013 disahkan menjadi Undang-Undang.  Didalamnya terdapat perubahasan asumsi makro soal subsidi BBM dan kompensasi dari rencana kenaikan BBM tahun ini.  Dalam rancangan tersebut, pemerintah mengusulkan pengurangan subsidi BBM. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLSM) kepada masyarakat miskin. Apakah kebijakan menaikkan harga BBM bisa menutupi pembengkakan anggaran di APBN? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan Wakil Direktur  ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro dalam program Sarapan Pagi KBR68H.

Dalam waktu yang sempit ini apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menstabilkan segala sesuatunya?


Saya kira pemerintah punya instrumen banyak ya. Ada Kementerian Perdagangan yang bisa memantau harga-harga, tidak hanya memantau tetapi menerapkan harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen. Jadi harus dihitung kalau BBM naik sekian berdampak ke yang lain berapa idealnya, dalam artian jangan sampai melampaui harga itu. Seringkali di pasaran lebih tinggi daripada yang seharusnya terdampak, itu yang harus dijaga pemerintah supaya di satu sisi target untuk mengurangi defisit ABPN tercapai tapi di sisi lain tidak begitu memberatkan. Kalau dikatakan tidak memberatkan tidak juga karena BBM naik pasti akan membebani pengeluaran yang lain, diminimalkan saya kira yang bisa dilakukan pemerintah.

Karena ini juga bertepatan menjelang bulan puasa apakah ini tidak fluktuatif?

Kami dari tahun 2012 sudah menyampaikan kalau 2013 pemerintah kalau akan menaikkan idealnya di semester satu pada bulan Februari atau Maret. Karena pada saat itu ada deflasi atau panen raya dan sebagainya, tetapi Undang-undang APBN waktu itu sudah memberikan izin pemerintah untuk menaikkan tanpa persetujuan DPR. Jadi baru semalam itupun setelah didorong dengan kondisi APBN dan harga minyak internasional yang cenderung di atas asumsi APBN 2013 kemudian pemerintah baru merasa kebingungan, terus mengambil langkah-langkah seperti yang diputuskan.

Dalam 2-3 hari lagi kira-kira konsumsi BBM bersubsidi bagaimana volumenya?

Volumenya kalau harga disesuaikan relatif ada penyesuaian. Tetapi kalau kita lihat pemetaan pertumbuhan ekonomi yang bertambah, jumlah penduduk juga bertambah. Yang paling penting adalah jumlah mobil dan sepeda motor yang luar biasa di kita saya kira relatif kisaran angkanya tidak jauh beda, memang kebutuhannya di kisaran itu. Jadi kalau masyarakat bertahan 1-2 bulan agak berkurang itu hanya penyesuaian sementara, karena agak kaget dengan harga yang dinaikkan. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa akan kembali ke titik semula karena memang dengan mapping kendaraan pribadi yang luar biasa di kita. Karena itu transportasi massal atau kendaraan umum harus segera dibenahi supaya masyarakat punya pilihan. Sekarang ini bukan salahnya masyarakat kalau kemudian menggunakan motor dan mobil pribadi, karena memang tidak ada opsi. Kalau bandingkan dengan negara-negara lain seperti di Singapura itu susah sekali menemukan kendaraan pribadi yang lalu-lalang di jalan raya karena memang transportasi publiknya sudah mapan dan kendaraan pribadi di sana luar biasa harganya sangat mahal.

Apakah pemerintah punya instrumen untuk bisa menentukan harga atas itu?

Saya kira kita punya jutaan sumber daya, dari PNS kita banyak sekali ya itu dioptimalkan seharusnya. Instrumen itu menjadi kewenangan pemerintah memang, seperti di Malaysia kalau melampaui Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu izin dagangnya dicabut. Jadi bisa saja kalau di swalayan ditemukan harganya melampaui itu nanti dibekukan untuk sementara sampai kembali ke titik normal, di pasar-pasar tradisional bisa dikontrol seperti itu seharusnya. Itu menjadi wewenang dan tugas pemerintah secara penuh.
 
Kira-kira dengan asumsi-asumsi makro yang sudah dirancang ini menurut anda realistis atau tidak?


Saya kira kalau dikatakan realistis ke harga internasional atau kondisi neraca minyak kita memang masih jauh dari harga keekonomian. Saya kira pertarungan ini akan berulang di tahun-tahun berikutnya karena kebijakan yang diambil selama ini cenderung populis, sehingga harga yang semestinya sudah disesuaikan tidak disesuaikan demi katakanlah memoles citra kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita bicaranya konteks ketahanan energi kondisi kita mengkhawatirkan, per hari ini BBM kita sudah sekitar 70 persen impor itu secara total. Karena kebutuhan kita hari ini sudah 1,5 juta barrel per hari, produksi kita cuma 800 ribu barrel kita cuma dapat 60 persen dari itu karena yang 40 persen harus kembali ke kontraktor asing dalam bentuk cost recovery dan bagian mereka. Jadi praktis kita cuma dapat 550 ribu barrel, sisanya harus impor dan impor sebagian besar dalam bentuk produk jadi. Kenapa dalam bentuk produk jadi karena kapasitas kilang kita terbatas, kalau diimpor dalam bentuk minyak mentah tidak bisa diolah juga di domestik. Karena itu neraca perdagangan kita dan neraca pembayaran semakin ke sini semakin besar, karena itu kurs rupiah hari ini hampir menyentuh Rp 10 ribu itu salah satunya impor minyak yang terus meningkat.

Jadi PR besar yang dihadapi oleh pemerintah dan keterlibatan DPR setelah BBM naik, selain mengendalikan harga tadi itu infrastruktur energi ya?

Iya. Jadi energi alternatif, opsi-opsi supaya masyarakat bisa mengambil pilihan itu harus disiapkan. Jadi kalau 2005 menanamkan kepada publik bahwa akan mengkonversi BBM ke BBN waktu itu diinstruksikan untuk menanam jarak seperti ini seperti itu tapi hingga hari ini hasilnya relatif berjarak. Ketika 2008 naik pemerintah mewacanakan konversi BBM ke BBG sampai hari ini tidak ada buktinya. Saya kira ide-ide yang sudah brilian dari pemerintah cukup direalisasikan, tidak perlu ide-ide baru yang lama sudah bagus-bagus. Intinya mari berkeringat tapi jangan banyak berdebat.

Sebelumnya kita punya program alternatif pengendalian macam-macam karena harga BBM belum naik, sekarang BBM bersubsidi naik. Bagaimana nasib misalnya RFID atau larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pemerintah itu kira-kira akan berjalan mulus?


Kalau RFID saya kira masih tetap bisa dioptimalkan, itu sebagai pencatatan. Jadi nanti dari pencatatan-pencatatan itu kemudian akan muncul data di server besar, nanti bisa dipetakan katakanlah premium sebagian besar digunakan di wilayah mana, oleh jenis kendaraan apa, kemudian data-data itu bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lebih bagus lagi. Hal lain kalau pembatasan katakanlah kendaraan dinas yang dilarang konsumsi BBM subsidi saya kira itu tetap dilakukan secara paralel. Bagaimanapun pemerintah memang harus memberikan teladan kepada rakyatnya, kalau plat merah berarti pemerintah harus memberikan teladan ya jangan pakai yang subsidi itu. Tetapi yang jauh lebih penting dalam hal ini bukan sekadar masalah APBN atau anggaran, kalau anggaran itu solusinya banyak sekali katakanlah mengurangi konsumsi atau pos-pos anggaran yang tidak perlu itu diminimalkan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ketahanan energi kita di masa yang akan datang, karena 10 tahun lagi cadangan minyak kita akan habis kalau kita tidak menemukan cadangan baru. Tentunya kalau tidak ada cadangan baru 100 persen akan impor. Kalau harga yang kita impor terus terbiasa Rp 4.500 tidak disesuaikan tentunya nanti ketika harus disesuaikan di titik itu sangat berat bagi rakyat. Ini yang perlu diberikan pemahaman kepada publik memang kondisi kita sudah tidak sesuai dengan cerita nenek moyang kita dahulu bahwa kita kaya minyak, kita sudah berbeda kondisinya sekarang ini.     


Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?