Perlu Inpres untuk Inventaris Wilayah Adat

KBR68H, Jakarta - Masyarakat adat kini bisa sedikit lega setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan jika hutan Adat bukan lagi hutan negara.

BERITA

Senin, 03 Jun 2013 14:47 WIB

Author

Nur Azizah

Perlu Inpres untuk Inventaris Wilayah Adat

inpres, inventaris wilayah adat, AMAN, keputusan MK

KBR68H, Jakarta - Masyarakat adat kini bisa sedikit lega setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan jika hutan Adat bukan lagi hutan negara. Ribuan masyarakat adat di pelbagai penjuru negeri ini pun kini menunggu aturan baru yang tak lagi mengabaikan keberadaan mereka. Deputi Advokasi Hukum dan Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mina Setra pun mengakui jika masyarakat adat mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan baru pasca putusan tersebut.

16 Mei lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang Undang No 41/1999 tentang kehutanan. Permohonan ini diajukan AMAN, Kesatuan Hukum Adat kenegrian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu pada Maret 2012.  Dalam putusannya MK menetapkan pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan inkonstitusional (bertentangan dengan UUD 1945) sehingga tidak mempunyai hukum mengikat, kecuali dimaknai jika "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat."

"Keputusan MK sangat penting bagi masyarakat adat," kata Mina. Ini karena pemerintah acap kali melanggar keberadaan masyarakat adat di wilayah ulayat leluhur. "Di Pekasa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Datuk Pekasa kini meringkuk dalam penjara. Ini menjadi bukti kriminalisasi masyarakat adat," tukasnya. Belum lagi, imbuh Mina, HTI (Hutan Tanaman Industri) dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang terus merambah wilayah hidup mereka. "UU 41 itulah sebagai sumber petaka bagi masyarakat adat."jelasnya.

AMAN juga menilai putusan MK menjadi titik balik bagi perjuangan masyarakat adat lantaran dalam putusannya lembaga penjaga konstitusi itu menyebut pemerintah telah melanggar hak konstitusi. Dan seyogyanya, kata Mina, putusan itu menjadi sebuah pengakuan bagi masyarakat adat yang harus diikuti permintaan maaf oleh pemerintah. Mina juga meminta agar pemerintah mengevaluasi sikap pengabaian yang sudah berlangsung puluhan tahun sebelumnya.

Konkretnya, tegas Mina, Presiden perlu segera mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) dan menginventarisasi wilayah adat. Hal ini dinilai AMAN belumlah sepadan dengan perlakuan pemerintah sebelumnya. Mina menegaskan, pemerintah juga perlu melakukan restitusi atau pemulihan atau pengembalian hak masyarakat adat yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pemberian izin tentang pengelolaan lahan. Dijelaskan Mina, Presiden perlu segera memutuskan apakah pendaftaran wilayah adat dilakukan BPN (Badan Pertanahan Nasional) atau Kementerian Kehutanan.

Sementara bagi DPR, Mina mendesak agar parlemen segera merevisi Undang Undang 41/1999 tentang Kehutanan yang sudah masuk Prolegnas 2010 - 2014. Nyatanya, DPR lebih sibuk dengan pembahasan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (PPLH). Karenanya, AMAN mendesak DPR agar merevisi UU Kehutanan sesuai dengan Ketetapan MK dan segera merampungkan pembahasan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (PPHMA). "Ini sangat penting segera diselesaikan karena akan menjadi landasan sektoral untuk semua aturan yang lain," ungkap Mina dalam perbincangan Reformasi Hukum dan HAM, Senin (3/6).

Pandangan berbeda justru muncul dari Wakil Ketua Komisi Perhutanan DPR Herman Khaeron. Ia bahkan mengklaim tidak ada bukti sebuah regulasi malah mengkriminalisasikan masyarakat adat. Hingga kini bahkan DPR belum menjadwalkan untuk merevisi UU 41/1999. Namun politisi partai demokrat ini menjanjikan akan segera mengagendakan pembahasannya.

Berbeda dengan pemerintah. Juru bicara Kementerian kehutanan Sumarto Suharno juga berharap, ketetapan MK mampu meredam konflik yang sering terjadi. "Kita akan segera beraksi merencanakan leih detail bagaimana regulasi lain untuk hal ini," terang Sumarto. Nantinya, imbuh Sumarto, pihaknya akan bekerjasama dengan sektor lain dan juga Pemda setempat untuk mendukung putusan MK melalui PP (Peraturan Pemerintah) sebagai usaha untuk mendorong agar Perda Adat di berbagai daerah juga segera dibahas secara rinci. Sumarto menilai, hal ini dilakukan demi menjamin eksistensi masyarakat adat.

Pasca putusan MK, AMAN pun bergerak cepat. Sosialisasi melalui pesang singkat sms dan website tersebar di 20 propinsi jaringan AMAN, meluas di 86 kabupaten. "Untuk itu pemerintah harus siap siap berdialog dengan komunitas," kata Mina.

Menanggapi hal itu, Kementerian Kehutanan khawatir akan marak klaim di lapangan. Karenanya, kata Sumarto, pihaknya bakal mengatur hal itu melalui Perda. Tapi kekhawatiran Sumarto tak seberapa dibanding besarnya harapan pemerintah jika putusan MK mampu mengarah pada modal sosial masyarakat agar pengelolaan hutan tetap lestari. "Karena saya yakin yang namanya masyarakat adat pasti ada keselarasan dengan alam, ada kaitan dengan kepemilikan bersama. Mereka punya struktur kelembagaan adat dan pembagian kerja. SDA milik bersama sehingga tidak dieksploitasi. Jaminan, masyarakat adat bisa mengelola hutan," katanya.

Menurut Sumarto, untuk saat ini pihaknya akan menggunakan Perda sebagai acuan sambil menggodok Peraturan Pemerintah sebagai penyesuaian putusan MK. Ia menekankan lima indikator PP yaitu; ada jaminan pengelolaan lestari, peningkatan kesejahteraan bagi masy adat, bukan sub sisten, kapasity building meningkat, tidak ada pencemaran, penerimaan devisa negara termasuk daerah meningkat.

Merespon tanggapan pemerintah, AMAN berpandangan jika SK Bupati juga cukup ampuh menjadi salah satu aturan baru pasca putusan MK. Meski AMAN tetap mendorong agar Inpres segera terbit dan ditindaklanjuti Gubernur juga Bupati. "Karena di lapangan  untuk menunggu satu perda prosesnya sangat lama. Padahal respon di komunitas menginginkan segera," terang Mina.
Mina menambahkan, pihaknya juga mendorong pemetaan dengan meninventarisir, termasuk membuat prosedur untuk mengelurkan hutan adat dari hutan negara. Lebih dari enam juta hektar hutan adat sudah dipetakan AMAN. 3,4 hektarnya bahkan sudah kartografi.

"Dan inilah yang harus didorong dalam kerjasama dengan pemerintah sebagai mitra masy adat, bukan lagi penguasa bagi masyarakat adat."tegasnya.
 
Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Pemerintah akan Evaluasi Peningkatan Serapan Anggaran

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18