Pemerintah Masih Abai terhadap Penyelamatan Danau

"KBR68H, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup belum lama ini merilis suatu program terpadu untuk penyelamatan ekosistem danau di Indonesia."

KBR68H, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup belum lama ini merilis suatu program terpadu untuk penyelamatan ekosistem danau di Indonesia. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi danau-danau kita yang kini mulai memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi membuat fungsi danau sebagai penyangga kehidupan semakin berkurang.

Menanggapi rencana baru KLH ini, LSM pemerhati lingkungan Wahana Lingkungan hidup (Walhi) sepakat dengan pentingnya penyelamatan danau. Manajer Penanganan Bencana Walhi Nasional Mukri Friatna mengatakan, kondisi danau-danau di Indonesia sudah banyak yang rusak dan terbengkalai. Kata dia, sekitar seribu danau di Indonesia mengalami kerusakan mulai dari tingkat rendah hingga parah.

Beberapa danau yang mengalami kerusakan kata Mukri adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Paris di Aceh singkil, Danau Ranau di Lampung, Danau Maninjau di Agam, serta Danau Singkarak di sumatera Barat. Kata dia, kebanyakan danau mengalami pendangkalan dan penurunan kualitas air. “Danau Limboto misalnya, dulu luasnya 7 ribu hektar, sekarang hanya 6 ribu hektar,” kata dia dalam program Bumi kita di KBR68H, Kamis (27/6).

Menurut Mukri, hingga saat ini belum ada kejelasan soal siapa yang bertanggung jawab mengelola danau. “ Apakah Pemda atau pusat lewat KemenPU, itu belum jelas. Misalnya ketika kasus Situ Gintung, dua pihak itu saling lempar tanggung jawab,” kata Mukri.

Selain saling lempar tanggung jawab, kata Mukri pemerintah juga belum melakukan upaya konkrit untuk menyelamatkan danau. “Yang banyak itu hanya riset, tapi upaya penyelamatannya belum ada. Apakah mau dikeruk, atau mau dikembalikan luasannya itu belum jelas,” kata Mukri.

Padahal kata dia, fungsi danau sangatlah banyak. Selain menyediakan cadangan air, danau juga menyediakan banyak kekayaan alam di dalamnya dan berpotensi menjadi tujuan wisata. Keberadaan danau menjadi semakin penting khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jabodetabek. “Banyak warga membutuhkan pasokan air bersih maka keberadaan danau semakin penting,” kata dia.

Selain itu, upaya penyelamatan danau jauh lebih hemat ketimbang membuat banyak embung untuk pasokan air masyarakat. “ Danau itu gratis, sudah disediakan alam, sementara kalau membangun embung pemerintha menggelontorkan dana hingga 3 triliun,” ujarnya.

Mukri menambahkan, program Grand Design Penyelamatan Danau dari Kemen LH sudah baik meski masih harus diperjelas tatacara pelaksanaannya. “Supaya pekerja di lapangan tidak bingung,” imbuhnya.

Editor: Doddy Rosadi 

• penyelamatan danau
• grand design
• danau limboto
• kementerian lingkungan hidup