covid-19

Jangan Takut Pada Pemeriksaan Pajak

Dalam dunia perpajakan, ada istilah yang dikenal dengan pemeriksaan wajib pajak. Sekilas terdengar menyeramkan, terutama bagi wajib pajak. Mendengar pemeriksaan, seperti membayangkan ada kesalahan dan harus mendapatkan hukuman. Tapi bukan itu makna dan es

BERITA

Jumat, 07 Jun 2013 13:19 WIB

Author

Dimas Rizky

Jangan Takut Pada Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jendral Pajak, DJP, wajib pajak

KBR68H, Jakarta-Dalam dunia perpajakan, ada istilah yang dikenal dengan pemeriksaan wajib pajak. Sekilas terdengar menyeramkan, terutama bagi wajib pajak. Mendengar pemeriksaan, seperti membayangkan ada kesalahan dan harus mendapatkan hukuman. Tapi bukan itu makna dan esensi dari pemeriksaan wajib pajak. Pemeriksaan itu dimaksudkan untuk mengecek kembali dokumen pajak yang mungkin terlewat atau mungkin terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak.

”Kalau tidak merasa bersalah, kenapa harus takut?” begitu ucapan yang dilontarkan Kepala Seksi Teknik Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan & Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Sirmu.   Kata dia, pemeriksaan merupakan hal yang biasa dilakukan dan masyarakat atau wajib pajak harus memenuhinya karena sudah diatur UU. Tujuannya untuk menguji kepatuhan dan pengecekan data lainnya.

Di dalam pemeriksaan ini, wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang masing-masing harus terpenuhi dan dipenuhi. Sirmu mengatakan beberapa hak itu diantaranya adalah adanya surat pemberitahuan pemeriksaan yang langsung dikirim oleh Direktorat Pajak. Secara teknisnya, bisa didatangi petugas yang akan memeriksa, bisa juga dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Ini merupakan momen dimana wajib pajak bisa memberikan sanggahan atau mengklarifikasi dokumen pajak. ”Karena kalau ada data yang tidak cocok, kita punya fungsi melakukan pembinaan kepada wajib pajak. Kalau ada yang kurang tepat kita kasih tahu, kalau ada yang kurang dibayar ya kita kasih tau. Termasuk kalau kena denda, ya kita berikan denda,” jelas Sirmu lagi. Meski begitu dia menghimbau agar saat pemeriksaan, wajb pajak mengecek petugas yang melakukan memeriksa untuk memastikan benar dari kantor pajak. Ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemeriksa palsu yang justru merugikan wajib pajak.

Selain dua hal itu, wajib pajak berhak tahu apa hasil pemeriksaan itu. Dan menyangkal maupun menanggapi hasil pemeriksaan, juga merupakan salah satu hak. Sementara dokumen-dokumen yang diserahkan nantinya saat pemeriksaan, tidak akan dipublikasikan ke masyarakat. Meski begitu, menjadi kewajiban juga bagi wajib pajak untuk menyerahkan dokumen-dokumen pelengkap, termasuk pembukuan usaha yang dilakukan wajib pajak. Kata dia, batas waktu penyerahan dokumen pembukuan minimal satu bulan. Tujuannya agar dokumen bisa diperiksa dan dicek terlebih dahulu oleh petugas pajak.

Melihat Kepatuhan Dalam Pemeriksaan Pajak

Kepala Seksi Teknik Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan & Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Sirmu mengatakan jika seseorang telah memenuhi kewajiban membayar pajak, maka pemeriksaan kecil kemungkinan terjadi. Selama ini, tak selalu wajib pajak yang sudah membayar, luput dari pemeriksaan. Sesuai dengan tujuannya, pemeriksaan bisa dilakukan untuk mengecek kembali pembayaran pajaknya.

Data Dirjen Pajak menunjukkan, dalam setahun pihaknya memeriksa hampir sekitar 50 ribuan wajib pajak. Meski begitu Sirmu kembali menegaskan pihaknya tidak akan mempublikasikan hasil pemeriksaan karena sudah terjamin kerahasiannya dalam UU. Segala pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan perusahaan tapi juga perorangan. ”Begitu ada indikasi ’keganjilan’ Dirjen Pajak segera merespon dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan,” tambahnya. Sirmu memastikan jika dalam pemeriksaan tersebut terindikasi melakukan pelanggaran pidana, pihaknya akan meneruskan untuk dilakukan penyelidikan. Namun dia juga mengakui banyak kritik selama ini yang ditujukan karena hasil pemeriksaan bersifat tertutup. Karena itu pihaknya akan mengkaji dalam revisi UU agar sejumlah wajib pajak nakal bisa diumumkan ke masyarakat. Tujuannya agar tercipta rasa kapok sehingga tak mengulangi penyimpangan pajak tersebut.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Direktorat Jendral Pajak.


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7