Dewan Adat Papua: Pemerintah Memelihara Konflik di Papua

"Dominikus mengungkapkan saat ini kondisi di Papua masih memanas. Serangan antara militer Indonesia dan kelompok bersenjata di Papua terus terjadi baik melalui darat maupun udara. "

KBR, Jakarta- Dewan Adat Papua menyebut pemerintah senang memelihara konflik di Bumi Cendrawasih. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut menanggapi pernyataan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang mengatakan pemerintah belum memiliki target waktu dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Dominikus menilai pernyataan Mahfud tersebut ambiguitas, sebab konflik yang terjadi berkepanjangan justru mengancam keselamatan masyarakat sipil di sana.

"Orang Papua kan mau pendekatan-pendekatan damai, dialogis dan komprehensif itu kan maunya rakyat papua seperti itu. Dan itu sudah digarap sejak tahun 2000 sampai hari ini orang Papua selalu mengkampanyekan harus penyelesain persoalan Papua secara damai tetapi Jakarta (pemerintah) kan tidak mau. Selalu melalui tema-nya pembangunan, tapi dalam implementasinya dengan pendekatan kekerasan, pendekatan militer. Nah, seorang Mahfud, ia selalu mengelak. Mengelak dan Jakarta selalu memelihara konflik di Papua," kata Dominikus melalui sambungan telepon kepada KBR, Rabu (19/5/2021).

Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut mengaku telah mengusulkan upaya dialog. Namun, pemerintah dinilai selalu berkelit. Padahal kata dia, pemerintah sudah berpengalaman dalam mekanisme menyelesaikan konflik seperti di Aceh.

"Rakyat Papua sudah menginisiasi. Dulu Jakarta sampai bahwa ingin bertemu siapa, berbicara dengan dialog, bertemunya di mana, itu sudah ada jawaban. Ketika sudah ada jawaban Jakarta masih mencari alasan. Akhirnya kami belum punya jangka waktu menyelesaikan masalah Papua," katanya

Dominikus mengungkapkan saat ini kondisi di Papua masih memanas. Serangan antara militer Indonesia dan kelompok bersenjata di Papua terus terjadi baik melalui darat maupun udara. Kondisi ini dikhawatirkan mengancam keselamatan rakyat Papua.

"Di Puncak sejak minggu lalu sudah ada pengungsian, setelah mereka mengungsi hari ini ada bombardir di atas. Mereka kirim mortir di atas, kemudian serangan di darat, ini kan sudah masuk. Pasti akan ada korban rakyat, aparat akan korban. Nah, kami tidak mau, rakyat Papua tidak mau, pimpinan politik, masyarakat sipil di Papua ada pertumpahan darah. Jakarta, negara, tahu mekanisme penyelesaian konflik, tapi kok Jakarta selalu menutup," katanya.

Tidak Ada Target

Pemerintah menyatakan tidak memiliki target dalam menyelesaikan konflik di Papua. Hal ini disampaikan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.

Ia mengakui konflik di Papua sudah terjadi puluhan tahun, dan masih terjadi sampai saat ini. Belum diketahui kapan akan berakhir.

"Saya kira itu saja jawaban umumnya, memang sudah puluhan tahun kita menangani (konflik) ini tidak selesai-selesai. Karena itu, kita pendekatannya dari dulu dialog-dialog. Nah, kita tidak punya target karena selama itu masih ada aparat keamanan, maka penegak hukum akan terus bekerja," ujar Mahfud dalam Konferensi Pers di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Mahfud mengatakan aparat keamanan baik TNI dan Polri, masih akan terus mengejar kelompok bersenjata yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah.

Ia mengklaim, pengejaran terhadap kelompok bersenjata dilakukan secara hati-hati, agar konflik tidak menimbulkan korban dari warga sipil. Mahfud pun menekankan pentingnya aparat keamanan terus berjaga di tengah ketidakpastian konflik di Bumi Cendrawasih.

"Dengan demikian, setelah ditetapkan KKB sebagai kelompok teroris maka aparat keamanan itu berusaha dan cukup berhasil memisahkan, antara masyarakat sipil dan para pelaku teror. Jadi tugasnya memisahkan," tuturnya.

Menurutnya, saat ini pihak TNI-Polri telah berhasil mengidentifikasi empat hingga lima lokasi yang dianggap sebagai sarang kelompok bersenjata. Hal ini dinilai akan mempermudah pemisahan masyarakat dengan kelompok bersenjata.

"Mereka itu suka masuk di tengah masyarakat bikin kekacauan, lalu masyarakat dijadikan tameng. Sekarang itu sudah diidentifikasi ada empat atau lima tempat atau markas yang sebagiannya sudah dikuasai aparat dan itu pun disisir hati-hati, jangan-jangan ada warga sipil juga kan," tuturnya.

Memanas

Konflik di Papua hingga kini belum selesai. Korban terus berjatuhan, baik dari aparat, kelompok bersenjata, dan terbanyak dari warga sipil. Eskalasi konflik di Papua kian memanas usai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua I Gusti Putu Danny Karya Nugraha tewas tertembak dalam kontak senjata dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), 25 April lalu. Insiden itu kemudian berlanjut ke kontak senjata yang berlangsung pada 26-27 April.

Tak lama setelah tewasnya Kabinda Papua, pemerintah menyatakan kelompok bersenjata dan organisasi separatis lainnya di Papua sebagai kelompok teroris. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis 29 April 2021.

Menurut Mahfud, kelompok bersenjata di Papua sudah merencanakan, menggerakan, dan mengorganisasikan tindakan kekerasan yang menimbulkan teror dan ketakutan meluas. Tindakan itu sudah tergolong pada definisi gerakan terorisme sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Editor: Sindu Dharmawan

• Papua
• Papua Barat
• Pelanggaran HAM di Papua
• Konflik Papua
• Kemenkopolhukam
• Dewan Adat Papua
• OPM
• TPNPB-OPM
• KKB
• Teroris
• TNI
• Polri