KBR, Bandung - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rachmat Syafei berharap situasi pandemi Covid-19 segera mereda supaya umat Muslim bisa melaksanakan salat Idulfitri bersama di masjid atau tempat-tempat umum lainnya.
Tapi, jika nanti kondisi pandemi belum terkendali, Rachmat menegaskan salat Idulfitri boleh dilakukan sendiri-sendiri.
"Salat Idulfitri itu tidak harus jamaah, hanya disunahkan berjamaah. Salat Jumat saja dibolehkan untuk diganti apabila berada di wilayah (Covid-19) tidak terkendali, apalagi yang sunah," kata Rachmat dalam siaran persnya, Kamis (14/5/2020).
Berita Terkait: Kemenag: Salat Ied Berjamaah Ditiadakan
Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei menyampaikan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan salat Idulfitri pada masa pandemi Covid-19, yang isinya mengikuti aturan pemerintah.
Ia pun menegaskan bahwa fatwa MUI dan pemerintah tidak melarang salat berjamaah, melainkan hanya mengatur syarat-syarat pelaksanaannya.
"Pertama, sudah ada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 H, yang salah satunya ditandai dengan angka penurunan (kasus Covid-19), dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah," kata Rachmat.
Sebelumnya, Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan panduan terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri di tengah pandemi. Rinciannya bisa dilihat di tautan ini.
Editor: Agus Luqman
"Karena salah satu penularan Covid-19 melalui droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara."
"Kalau kasus (Covid-19) sedikit tapi testing-nya terbatas, kita agak ragu-ragu."
"Jika bakat dan energi mereka terpasung karena kurangnya kesempatan atau keterampilan, itu akan merusak masa depan kita dan menyulitkan pemulihan ekonomi pasca-Covid."
"Pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan"
"Setiap pergantian tamu kan pasti dilakukan disinfektan supaya untuk meyakinkan kamar itu sudah dalam kondisi bersih," 
"Tidak ada jaminan pasti bahwa 2021 akan aman. Karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di tahun ini, Desember 2020."
"Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SIKM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19."
Pajak dikenakan untuk berbagai produk digital seperti layanan streaming musik dan film, aplikasi dan games, serta jasa daring lainnya yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan.
"Ada kemungkinan dalam situasi kenormalan baru orang-orang akan lebih sering makan di rumah, baik dengan berbelanja bahan makanan dan masak sendiri, ataupun dengan layanan delivery."
"Kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5 (Juni), itu imajinasi. Itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri."
"Ini nanti akan sulit pengawasannya walaupun diimbau, diminta, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, tapi faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi pelanggaran sangat besar."
"Sebetulnya new normal itu sama saja dengan PSBB, namun dikurangi. (Contohnya) sudah boleh bekerja, boleh traveling, boleh sekolah, boleh ke mal, boleh ke restoran."
"Studi ini sudah disetujui oleh institusi pengawas setempat, dan sudah mendapat persetujuan tertulis dari keluarga terdekat jenazah," kata tim peneliti medis Jerman.
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan."
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"Vaksin Covid-19 harus diklasifikasikan sebagai 'global public good' (barang publik global) untuk kesehatan dalam rangka mengakhiri pandemi," kata Dirjen WHO.
