KBR, Jakarta- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menilai provinsi DKI Jakarta paling siap menerapkan pelonggaran atau penyesuaian kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia mengatakan penilaian ini menggunakan tiga indikator yakni tingkat pertumbuhan virus, kesiapan sistem publik, dan kapasitas tes yang kredibel.
"Kredibelitas interval ini akan sangat tergantung dengan banyaknya tes dan kecepatan pelaporan data. Kita lihat kenapa Jakarta saya sebut kredibilitas intervalnya itu, amplitudonya tidak terlalu lebar, itu karena tesnya luar biasa banyak dan memenuhi syarat," ucap Suharso, Kamis (21/05/20).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan tingkat penyebaran virus dapat diukur menggunakan angka reproduksi efektif (Rt) virus, seperti yang dipersyaratkan oleh WHO. Jika Rt berada di bawah 1,0, maka terjadi penurunan kasus.
Berdasarkan data yang dihimpun Bappenas per 18 Mei 2020, provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukan angka Rt sedikit di bawah 1,0. Tetapi angka ini perlu dipertahankan selama 14 hari, sejak pengukuran dilakukan, hingga akhirnya memenuhi syarat pelonggaran PSBB.
Provinsi Jakarta lebih siap dibandingkan Jawa Barat, karena angka Rt Jawa Barat belum mempresentasikan seluruh wilayahnya. Selain itu, sistem kesehatan Jakarta juga tersediang paling lengkap, dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
"Sistem kesehatan dikatakan bagus sekali. DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes," imbuhnya.
Menurut Suharso, selanjutnya Jakarta akan menjadi acuan bagi wilayah lain yang berkeinginan menerapkan pelonggaran.
Editor: Rony Sitanggang
Komisi ini dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu
Tren tersebut dipengaruhi kepercayaan investor terhadap perekonomian dalam negeri
Deklarasi tersebut, kata Mahfud, tidak berdasar dan tidak memenuhi aturan hukum internasional
Dengan dihapuskannya ganja dari obat berbahaya (Golongan IV), menunjukan bahwa manfaat kesehatan ganja semakin diakui dunia. 
Selain menggeledah rumah jabatan menteri Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra V No 26, Jakarta Selatan, tim KPK juga menggeledah tiga lokasi lain di Bekasi, Jawa Barat.
APD yang dibutuhkan KPU diantaranya face shield, sarung tangan maupun alat cuci tangan di tiap TPS
Anies mengatakan aktivitas pekerjaan sementara waktu dilakukan secara daring
Sisa anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp 1.068 triliun, padahal, tahun 2020 berakhir dalam 29 hari lagi.
"Beliau tidak mangkir. Beliau hadir diwakili kita tim bantuan hukum dari Front Pembela Islam. Menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan."
"Ini menggambarkan daerah sangat tergantung pada program pemerintah pusat. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgent yang dilakukan oleh pemerintah pusat."
Kekuatan aparat pengamanan di Sigi dan sekitarnya terus ditambah
Inflasi tertinggi terjadi di Tual yakni sebesar 1,15 persen mtm. Tetapi ada 7 kota yang mengalami deflasi, di antaranya Kendari, Ambon, atau Tarakan.
Erick mengatakan Himbara sebagai bagian dari BUMN strategis cukup terdampak akibat pandemi Covid-19, lantaran kehilangan pendapatan yang cukup besar
“Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala, untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku."
"Dari temuan di Lampung, kita bisa lihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer."
Kekerasan itu merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang biadab.
Dokter meninggal karena tertular Covid-19 dan terlalu lelah menangani pasien
Semisal konflik di Nduga, Papua, pada 2018, dan konflik di Intan Jaya, akhir 2019 lalu.
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
