KBR, Jakarta- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menilai provinsi DKI Jakarta paling siap menerapkan pelonggaran atau penyesuaian kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia mengatakan penilaian ini menggunakan tiga indikator yakni tingkat pertumbuhan virus, kesiapan sistem publik, dan kapasitas tes yang kredibel.
"Kredibelitas interval ini akan sangat tergantung dengan banyaknya tes dan kecepatan pelaporan data. Kita lihat kenapa Jakarta saya sebut kredibilitas intervalnya itu, amplitudonya tidak terlalu lebar, itu karena tesnya luar biasa banyak dan memenuhi syarat," ucap Suharso, Kamis (21/05/20).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan tingkat penyebaran virus dapat diukur menggunakan angka reproduksi efektif (Rt) virus, seperti yang dipersyaratkan oleh WHO. Jika Rt berada di bawah 1,0, maka terjadi penurunan kasus.
Berdasarkan data yang dihimpun Bappenas per 18 Mei 2020, provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukan angka Rt sedikit di bawah 1,0. Tetapi angka ini perlu dipertahankan selama 14 hari, sejak pengukuran dilakukan, hingga akhirnya memenuhi syarat pelonggaran PSBB.
Provinsi Jakarta lebih siap dibandingkan Jawa Barat, karena angka Rt Jawa Barat belum mempresentasikan seluruh wilayahnya. Selain itu, sistem kesehatan Jakarta juga tersediang paling lengkap, dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
"Sistem kesehatan dikatakan bagus sekali. DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes," imbuhnya.
Menurut Suharso, selanjutnya Jakarta akan menjadi acuan bagi wilayah lain yang berkeinginan menerapkan pelonggaran.
Editor: Rony Sitanggang