BERITA

MAKI Curiga Penunjukan Mitra Kartu Prakerja Bermasalah, Diduga Ada Mark-Up Harga

""Penunjukan delapan mitra (Kartu Prakerja) juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli.""

KBR, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga penunjukan mitra Kartu Prakerja tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Penunjukan delapan mitra kerja sama pelatihan Kartu Prakerja diduga tidak melalui beauty contest, tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis, karena sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra," kata Boyamin dalam siaran persnya yang dirilis Antara, Senin (4/5/2020). 

"Sehingga penunjukan delapan mitra (Kartu Prakerja) juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," tegasnya lagi.

Berita Terkait: Kartu Prakerja Tak Efektif, Banyak Pelatihan Gratis di Internet

Ada Potensi Pemahalan Harga

Selain tidak sesuai prosedur, Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga menilai ada potensi mark-up atau pemahalan harga dalam pelatihan Kartu Prakerja.

Ia menilai harga pelatihan Kartu Prakerja yang berkisar antara Rp200 ribu-Rp1 juta itu terlalu mahal jika dibandingkan dengan ongkos produksi materi bahan pelatihan, serta gaji guru atau dosen untuk kelas tatap muka.

"Juga lebih mahal lagi jika dibandingkan dengan pelatihan yang tersedia di Youtube atau browsing Google yang praktiknya gratis dan hanya butuh kuota internet. Mestinya delapan mitra sudah mendapat untung dari sharing kuota internet," katanya.

Boyamin mengutip pendapat peneliti INDEF Nailul Huda, yang memperkirakan delapan platform mitra Kartu Prakerja bisa meraup untung sebesar Rp3,7 triliun dari proyek ini.

"Dengan pendapat ini, saya memberikan argumen bahwa keuntungan delapan mitra diduga sebesar 66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan Kartu Prakerja. BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 persen, sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen," kata Boyamin.

"Artinya, jika ada dugaan korupsi, misalnya dugaan mark-up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," lanjutnya.

Mewakili MAKI, Boyamin pun sudah meminta KPK agar menindaklanjuti masalah ini.

"Tadi pukul 13.30-15.00 WIB, dengan tetap ikuti protokol Covid-19, saya telah datang ke KPK untuk menindaklanjuti permintaan pencegahan dugaan korupsi dalam proyek Kartu Prakerja yang dikerjasamakan dengan delapan perusahaan digital," kata Boyamin.

Editor: Agus Luqman

• kartu prakerja