KBR, Jakarta- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut anggotanyaI wajib mengikuti protokol new normal atau kenormalan baru yang dikeluarkan Kemenkes terkait pandemi Covid-19. Menurut Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran, PHRI bahkan tengah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih detail untuk hotel dan restoran dengan mengacu aturan Kemenkes.
Rencananya, SOP ini rampung dan akan dibagikan ke seluruh anggota PHRI pada 1 Juni mendatang. Kata dia, SOP itu nanti akan mengatur mulai dari operasional, tamu, dan karyawan hotel maupun restoran.
"Yang paling utama protokol itu kan masalah suhu 37.3 kita sepakati,. Kedua handsanitizer, dan handgloves untuk karyawan entah yang memberi pelayanan, yang membersihkan. Kemudian masker. Kemudian disinfektan bukan hanya untuk fasilitas publiknya tapi kamar. Setiap pergantian tamu kan pasti dilakukan disinfektan supaya untuk meyakinkan kamar itu sudah dalam kondisi bersih," kata Maulana kepada KBR, Rabu (27/05/20).
Baca: Presiden: Sektor Pariwisata Booming Lagi Awal 2021
Ia menambahkan, sebelum adanya protokol new normal, anggota PHRI juga sudah menjalankan protokol kesehatan. Namun kedepan kata dia dengan new normal ini akan lebih diperketat dan harus mengikuti SOP.
Maulana juga mempersilakan jika nantinya pengusaha mau meningkatkan fasilitas sarana dan prasarananya daripada yang dicantumkan di SOP. Ia berharap pandemi segera berakhir sehingga keadaan bisa betul-betu normal, bukan hanya menyesuaikan dengan new normal.
Editor: Rony Sitanggang
"Masih ada laporan warga yang masih hilang, yaitu sekitar 66 orang. Jadi ada memang beberapa lokasi itu masih tertumpuk material," 
Anggota Fraksi Partai Nasdem Lisda Hendrajoni menjelaskan mengapa RUU itu penting untuk dibahas.
"Akan kita tindak lanjuti dengan proses pidana."
"Mulai hari ini juga BPJ PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari"
"Mulai hari ini juga BPJ PU ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari"
"Pada Februari lalu, di dalam pertemuan laporan BRG dengan Presiden, Presiden memerintahkan kita untuk lanjut kerja berikutnya untuk lima tahun ke depan. Tentu sudah kita siapkan program."
Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. 
"Sore itu selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot. Komitmen Bapak Kapolri seperti itu. Dan ini menjadi bagian daripada pembelajaran buat personel Polri yang lain di sana,"
"Ketentuan itu melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan."
"Pasti kan ada PNS itu. Nanti gimana caranya penanganannya, mau dilimpahkan ke lembaga mana?"
"Terhadap lembaga-lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah oleh Menteri PAN-RB, untuk melihat perlukah organisasi atau komisi atau lembaga itu dihapus atau dievaluasi."
Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja (BMK) kepada 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) senilai Rp 2,4 juta per orang. 
"Pemerintah harus bekerja ekstra sekaligus ini mencerdaskan juga untuk pedagang bagaimana sih cara mendapatkan bantuan dari pemerintah,"
Motif lain dari penyelewangan dana bansos yakni pemotongan dana untuk uang lelah oknum ketua RT dan perangkat desa. 
"Ini informasi yang kita dapat dari KBRI, kemudian paspor dicabut oleh PNG, karena Ombudsman PNG meragukan perolehan kewarganegaraan tersebut. Yang bersangkutan tidak melepaskan pelepasan WNI-nya."
"Relaksasi pinjaman, pajak dihapuskan dan juga subsidi cicilan bunga dan juga didorong pembiayaan program baru"
Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sempat melakukan kontak dengan almarhum agar melakukan isolasi mandiri.
"Selain untuk para pencari kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada para pekerja atau buruh terkena PHK dan yang dirumahkan yang butuh kompetensi kerja. Termasuk pelaku UMKM terdampak COVID-19."
Jokowi menyebut, pendapatan usaha pelaku UMK anjlok akibat pandemi Covid-19. 
"Maka masih akan tersisa 6 juta ton lebih memasuki tahun 2021,"
