KBR, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar segera memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19.
Masalahnya, ada sejumlah kasus penyaluran bansos yang salah sasaran.
Di Jakarta misalnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut ada sekitar 1,6 persen bantuan dari Pemprov DKI yang bermasalah seperti salah alamat, penerima ternyata orang mampu, bahkan ada yang orangnya sudah meninggal.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin lantas meminta Dinas Sosial daerah melakukan penyesuaian data lewat koordinasi dengan perangkat RT/RW.
"Ya sekali lagi, nanti kan itu (data penerima bansos) update-nya oleh Pemda ya. Kalau misal tidak tepat sasaran, berarti kan segera di-update, verifikasi sehingga ada perubahan data, seperti itu. Kita dari Kementerian sosial kan hanya menyalurkan saja," ujar Pepen saat dihubungi KBR, Senin (4/5/2020).
"Ya posisinya bukan menegur (Pemda) ya, kita berkoordinasi agar data itu tidak overlapping," katanya lagi.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos juga berjanji akan terus berkoordinasi dengan Pemda agar penerima bansos tepat sasaran.
Editor: Agus Luqman
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"Vaksin Covid-19 harus diklasifikasikan sebagai 'global public good' (barang publik global) untuk kesehatan dalam rangka mengakhiri pandemi," kata Dirjen WHO.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
Nelayan yang mendapat bantuan baru sekitar 5.000 orang. Padahal, jumlah nelayan anggota HNSI Cilacap yang memiliki kartu anggota berjumlah sekitar 20 ribu orang.
Meski menggembirakan, hasil uji coba vaksin buatan Moderna ini masih diragukan sejumlah ilmuwan.
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
“Sekarang kami mewaspadai yang terscreening positif rapid test yang mau berangkat itu sudah 135. Bukan dari Balikpapan mereka dari kabupaten lain di Kaltim"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
"Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin. Karena itu saya sampaikan kepada semua, jangan sampai kita memperpanjang (PSBB) lagi," kata Anies.
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
"Pemerintah harus menyelamatkan perusahaan-perusahaan media yang kesulitan bertahan di masa pandemi Covid-19. Sebab media massa sangat berperan terhadap edukasi politik, kesehatan dan sosial."
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Defisit sebesar Rp 1.028,5 triliun atau 6,27% di dalam rangka untuk menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid dan diharapkan bisa pulih kembali," 
"Telah melakukan pembubaran massa sebanyak 1.357.361 kali. Penyemprotan diisinfektan sebanyak 1.497.108 kali"
"Sehubungan dengan belum menurunnya angka penurunan Covid maka surat Surat Edaran (SE) bernomor 451/7809/012/2020 perihal imbauan salat Idulfitri masjid Al Akbar dinyatakan tidak berlaku,"
Stigma dan diskriminasi masih menjadi momok bagi pasien Covid-19
