THR untuk Guru Honorer, Pemerintah Perlu Siapkan Rp1 Triliun

"Angka itu belum sebanding dengan pengorbanan mereka, dan kecil bagi pemerintah jika berniat,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

NASIONAL , BERITA

Senin, 13 Mei 2019 16:32 WIB

Author

Adi Ahdiat

THR untuk Guru Honorer, Pemerintah Perlu Siapkan Rp1 Triliun

Ilustrasi. (Foto: Wikimedia Commons)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra, mengingatkan pemerintah untuk memberi Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru honorer.

“Sangat patut kiranya para guru honorer diberi diapresiasi oleh negara, salah satunya dengan pemberian THR atau gaji ke-13 menjelang Lebaran. Hal ini untuk  memberikan rasa keadilan bagi guru honorer,” kata Sutan dalam rilisan www.dpr.go.id (13/5/2019).

Sutan menilai bahwa beban kerja guru honorer, terutama di daerah, sama dengan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan beban mereka terkadang lebih berat.

“Mengingat mereka telah mengabdi untuk bangsa dan negara selama bertahun-tahun. Para PNS mendapat THR, masak guru honorer enggak dapat,” singgung Sutan.


Butuh Sekitar Rp1 Triliun

Menurut Sutan, untuk membayar THR guru honorer pemerintah harus menyiapkan dana sekitar Rp1 triliun.

“Jika jumlah honorer 730.000 se-Indonesia, dengan Rp1,5  juta untuk gaji ke-13 buat mereka, butuh biaya sekitar Rp1 triliun. Angka itu belum sebanding dengan pengorbanan mereka, dan kecil bagi pemerintah jika berniat,” ujar Sutan.

Sutan menyebut, mekanisme penyiapan anggaran THR untuk pegawai honorer sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyesuaian APBD.

“Dengan demikian pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sejauh kemampuan keuangan negara maupun daerah,” tambah Sutan.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.