Share This

Polemik Gaji Badan Pancasila, Begini Kata Anggotanya

"Kerjanya adalah kerja ekstra"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 29 Mei 2018 10:09 WIB

Ilustrasi: Kepala UKP Yudi Latif dan Dewan Pengarah usai dilantik Presiden pada 7 Juni 2017. (Foto:

Ilustrasi: Kepala UKP Yudi Latif dan Dewan Pengarah usai dilantik Presiden pada 7 Juni 2017. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo menegaskan belum pernah menerima gaji, bahkan sejak Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dibentuk Presiden Joko Widodo pada 19 Mei tahun 2017. Dalam  Peraturan Presiden nomor 7 yang terbit   2018 tentang BPIP disebutkan gajinya mencapai Rp100 juta per bulan. 

Benny mengatakan, gaji juga belum diterima anggota BPIP dan anggota dewan pengarah lainnya. Padahal, kata Benny, pengurus BPIP memiliki tugas berat untuk menumbuhkan kembali semangat Pancasila pada generasi muda, terutama yang tergolong milenial.

“Kalau kita lihat kerjanya ya jelas, kerjanya adalah kerja ekstra. Bagaimana sekarang badan ini mampu menyemai, menyadarkan, dan menggerakkan orang muda, generasi milenal untuk mengembalikan Pancasila menjadi habitusnya, sehingga kemajemukan, keragaman, gotong royong jiwa kita bersama. Jadi kalau ditanya apa hasilnya? Ya masih, dalam pengertian, proses dong,” kata Benny kepada KBR, Senin (28/05/2018).

Dalam tugasnya, Benny mengatakan, BPIP memang menyasar generasi milenial, lantaran dianggap paling rawan terpapar paham radikal. Benny berkata, pemahaman soal Pancasila menjadi cara efektif menekan beredarnya paham radikal.

Benny berujar, saat ini dia yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) tengah menyiapkan rekrutmen pegawai BPIP beserta program-programnya, hingga Agustus mendatang. Ia memperkirakan, BPIP baru bisa bekerja efektif pada tahun depan dengan mempekerjakan sekitar 200 pegawai. 

Beberapa kewenangan yang dimiliki BPIP misalnya mengevaluasi produk perundang-undangan untuk diharmonisasikan bersama Parlemen. BPIP juga ditugaskan untuk bersinergi dengan seluruh kementerian/lembaga lainnya, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Benny, para anggota BPIP beserta dewan pengarahnya telah bekerja keras mempromosikan kembali ideologi Pancasila ke berbagai daerah. Menurut Benny, kegiatan UKP-PIP dan BPIP hampir berlangsung setiap hari, dan tersebar ke berbagai daerah. Selama ini, kata Benny, para anggota BPIP beserta dewan pengarahnya menjalankan tugasnya tanpa dana dari negara. Bahkan, kata Benny, di antara anggota BPIP beserta dewan pengarah juga tak pernah ada pembicaraan soal gaji untuk menunjang pekerjaan.

Baca juga: Gaji BPIP Pemborosan, Ini Penjelasan Menteri Sri Mulyani

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemberian gaji ratusan juta per bulan terhadap tokoh-tokoh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidaklah berlebihan. Menurutnya, elemen yang tergabung merupakan negarawan sehingga patut diberi penghargaan semacam itu.

“Mungkin menghargai karena tokoh-tokoh bangsa sih ya. Maksud saya itu, sebenarnya juga namanya Bu Mega tak ternilai lah ya oleh kita kan. Tapi kan mantan presiden pun kalau digaji kan ada standarnya atau pensiunnya ada standarnya,” kata Hetifah kepada KBR, Senin (28/05/18).

“Saya yakin tokoh-tokoh itu ngga minta lah ya, itu penghargaan. Saya yakin mereka tidak menuntut uang itu,” ujarnya.

Kata Hetifah, justru adanya BPIP dapat melengkapi kerja MPR terkait sosialisasi empat pilar demokrasi. BPIP dapat merumuskan konten dan substansi terhadap penerapan di sekolah, baik formal atau non formal. 

Hetifah menambahkan, BPIP sendiri menyasar pendalaman ideologi pancasila terhadap aparatur negara, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga. Maka hal itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ataupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Presiden Jokowi kemarin (28/05) meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP. Dalam Perpres itu, tercatat Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri memperoleh gaji Rp 112.548.000,  dan anggotanya masing-masing Rp 100. 811. 000. Sementara gaji Kepala BPIP Yudi Latief per bulannya Rp 76. 500.000.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.