Share This

PNS Berpaham Terorisme, Ini Kata MenPAN-RB

"Bagi ASN yang melanggar baik itu secara ideologi, maupun aturan pekerjaan, dia akan dikenakan sanksi. "

BERITA , NASIONAL

Rabu, 30 Mei 2018 22:03 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan selama ini pembinaan terhadap aparatur sipil negara agar terhindar dari paham terorisme diserahkan kepada pimpinan instansi masing-masing. Kata dia, belum ada program khusus yang dibuat untuk menangkal pengaruh terorisme.

"Itu ada tingkatannya. Tingkat daerah bupati, walikota. Provinsi itu gubernur dan wakil gubernur. Kemudian tingkat kementerian dan lembaga ada menteri dan kepala badannya. Kita berharap dengan pejabat pembina pegawai, dia secara unit organisasi ke bawahnya melakukan pembinaan kepada ASN-nya," kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/5).

Menurut Asman, seleksi awal yang dilakukan untuk menjaring para ASN sebetulnya sudah cukup ketat. Serangkaian tes termasuk tes psikologi yang dilakukan menurut dia cukup untuk mendeteksi bila seseorang terpapar paham terorisme.

Asman menambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN sudah mengatur mekanisme sanksi bagi para ASN yang keluar dari koridoor aturan. Pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi juga diserahkan kepada pemimpin di instansi masing-masing.

"Bagi ASN yang melanggar baik itu secara ideologi, maupun aturan pekerjaan, dia akan dikenakan sanksi. Bisa ringan, sedang, dan berat."

Sebelumnya pada rapat dengan DPR hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT) menyebut ada ASN yang menganut paham terorisme. Kepala BNPT Suhardi Alius meminta rekrutmen ASN dievaluasi dan diperketat.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.