Share This

Bulan Puasa, Kapolri Ancam Tangkap Pelaku Sweeping

"Tidak boleh ada yang melakukan paksa selain aparat. Masyarakat hanya berikan info."

, BERITA , NASIONAL

Rabu, 30 Mei 2018 22:28 WIB

Sejumlah anggota Satpol PP merazia warung nasi yang buka di siang hari pada Bulan Ramadan di Jalan Bumi Agung, Unyur, Serang, Banten, Rabu (30/5). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian mengancam akan menindaktegas organisasi kemasyarakatan yang bersikeras melakukan sweeping selama bulan puasa. Dia meminta jika ada informasi terkait pelanggaran, ormas semestinya melapor kepada polisi.

"Ormas-ormas atau siapapun pihak yang ada informasi pelanggaran peraturan daerah, cukup informasikan kepada kepolisian. Biar kepolisian yang menindak," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/5).

Tito menegaskan ormas tidak punya wewenang untuk melakukan upaya paksa. Jika sweeping tetap dilakukan, Tito berjanji polisi akan memproses para pelakunya secara hukum.

Dia juga mengimbau kepada seluruh pemilik tempat hiburan agar mematuhi jam yang sudah ditentukan daerah masing-masing. Tito mengaku sudah memerintahkan bawahannya berkoordinasi dengan para pemilik tempat hiburan, pemerintah daerah, dinas pariwisata, serta ormas terkait hal itu.

"Semua taati jam buka tutup. Tidak boleh ada yang melakukan paksa selain aparat. Masyarakat hanya berikan info."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.