KBR, Jakarta- Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap kelompok Minoritas Identitas dan Seksual mengecam tindakan aparat kepolisian dalam saat menangkap seratusan orang atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pornografi, di Jakarta Utara. Anggota Koalisi, Ricky Gunawan dari LBH Masyarakat menuturkan, aparat kepolisian melupakan hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap seratusan orang yang ditangkap tersebut.
Saat mereka ditangkap kata Ricky, mereka digelandang masuk ke mobil dengan kondisi setengah telanjang. Selain itu, polisi juga diduga menyebarkan foto penangkapan tersebut hingga menjadi viral. Untuk menjamin hak-hak orang yang ditangkap itu, Koalisi membentuk tim yang akan dikirimkan ke kantor polisi.
"Kami menurunkan tim ke Polres Jakarta Utara untuk melakukan investigasi, assessment, dan juga mendekati orang-orang yang ditangkap ini untuk memberikan bantuan hukum. Karena seperti yang kita ketahui, saat mereka ditangkap tidak ada penasihat hukum yang mendampingi. Itu hal yang paling urgent yang kami lakukan. Untuk memastikan hak-hak mereka terjamin," katanya.
Selain itu Ricky juga menambahkan, koalisi juga akan menelusuri dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang ditugaskan menangkap seratusan orang itu. Apabila ditemukan pelanggaran kata dia, koalisi akan melaporkan hal tersebut ke Divisi Propam.
"Tapi itu bisa dilakukan kemudian hari. Sebab fokus kami saat ini adalah melakukan pendampingan hukum bagi mereka," katanya.
Editor: Rony Sitanggang
Peneliti: Disinfektan eco enzyme tidak bisa matikan membran sel virus COVID-19, karena kadar alkoholnya rendah.
Kemenkes: Waspada Potensi Gelombang Ketiga COVID-19 Awal Tahun Depan
Sejumlah peternak ayam petelur terancam gulung tikar.
Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,"
"Kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah akan mampu membangkitkan ekonomi rakyat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,"
Keduanya dilaporkan Luhut atas dugaan penyebaran siaran berita bohong.
"Melakukan evaluasi tata ruang di seluruh Indonesia. Karena percepatan izin yang tidak diimbangi oleh tata ruang yang baik menimbulkan problem lingkungan yang sangat kuat,"
"Daerah atau sekolah yang belum siap PTM jangan ngaku siap,"
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengadaan Tanah, Anies Baswedan Dicecar 8 Pertanyaan
Sudah Tujuh Bulan, BI Tetap Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen
Pemerintah kembali mengingatkan kepada para obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih enggan membayar utang ke negara, agar segera menyelesaikan kewajibannya.
"Kalau ada barangnya sekarang kita jangan ngomong jutaan, ngomong 7.000 aja nggak ada buat kebutuhan 1 bulan di Blitar"
"Di sana itu tidak ada penyerangan terhadap tenaga kesehatan. Bakar kantor Puskesmas atau sekolah itu yang ada, tapi tenaga kesehatan, perawat itu nggak ada yang diserang, tapi mungkin mereka takut,
"WHO sepakat, semua negara sepakat menerbitkan aturan bahwa masyarakat dan negara harus melindungi pertama orang yang sedang sakit di tempat konflik di mana pun, tenaga kesehatan,"
Kontak tembak antara prajurit TNI dan kolompok bersenjata terjadi di Bandara Kiwirok pada Selasa pagi.
Ada beberapa hal negatif yang sering dilakukan para peransel atau backpacker. 
"Kami telah sepakat dalam proses ini kami berfokus pada tiga aspek, yaitu pemahaman calon terhadap tugas dan fungsi sebagai hakim agung, integritas calon, dan rekam jejak,”
"Kita akan saksikan peresmian Hot Strip Mill 2 dari PT Krakatau Steel, yang menggunakan teknologi modern dan terbaru "
""Level 4 masih diberlakukan di 10 kabupaten kota karena terkait dengan aglomerasi jumlah penduduk, maupun tingkat vaksinasi yang masih di bawah 50 persen,"
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah dengan uang muka (DP) 0 persen.
