Share This

Dirjen HAM: Solusi Kelebihan Kapasitas Penjara, Grasi dan Rehabilitasi

"Kita sepakat akan mendorong Presiden memberikan grasi kepada mereka yang akan habis masa tahanannya, yang sakit-sakitan, atau sudah tua," kata Mualimin.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 09 Mei 2017 13:33 WIB

Sejumlah narapidana bertemu keluarga di Rutan Kelas IIB Pekanbaru Riau, Senin (8/5/2017). Layanan kunjungan dibuka kembali setelah ratusan napi kabur pada 5 Mei lalu. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM akan menjatuhkan sanksi kepada para narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan narapidana yang kabur terancam dicabut hak menerima remisi ataupun pembebasan bersyaratnya.

"Kalau dia sudah mau keluar, lalu dia lari. Maka hak-haknya akan dicabut. Mereka yang semestinya dapat pembebasan bersyarat atau remisi, akan kita tinjau ulang," ujar Mualimin di kantor Kemenkumham, Selasa (9/5/2017).

Mualimin mengatakan tim dari Kementerian Hukum dan HAM akan segera mengunjungi Rutan IIB Pekanbaru untuk mencari solusi menangani masalah kelebihan kapasitas.

Mualimin mengatakan tim akan mendata narapidana yang akan habis masa hukumannya, sudah sakit parah, atau terlalu tua.

"Kita sepakat akan mendorong Presiden memberikan grasi kepada mereka yang akan habis masa tahanannya, yang sakit-sakitan, atau sudah tua," kata Mualimin.

Khusus untuk narapidana pemakai narkoba yang masa hukumannya akan habis, kata Mualimin, Kemenkum HAM berencana mengarahkan mereka untuk menjalani program rehabilitasi. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah narapidana di rutan.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.