Bagikan:

Pupuk Kimia Langka, Petani Didorong Pakai Pupuk Organik

Dengan membuat Unit Pengelolaan Pupuk Organik di desa-desa.

BERITA

Selasa, 20 Mei 2014 13:31 WIB

Author

Vitri Angreni

Pupuk Kimia Langka, Petani Didorong Pakai Pupuk Organik

Pertanian, DPR, pupuk, bahan baku, petani

KBR, Jakarta - Anggota Komisi pertanian DPR Siswono Yudo Husodo mendorong petani menggunakan  pupuk organik ketimbang pupuk kimia. Menurutnya ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini. 


Dalam perbincangan dalam Program Sarapan Pagi KBR (5/5) lebih jauh Siswono memaparkan langkah-langkah apa yang bakal diambil untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini.


Soal kelangkaan pupuk ini berulang-ulang terus. Waktu Anda berada di Komisi Pertanian apakah ini kerap jadi bahasan bersama pemerintah ?


“Itu sesuatu yang selalu dibicarakan dan khusus untuk kelangkaan pupuk tahun ini ada beberapa penyebab yang membuatnya langka. Pertama memang pupuk subsidi yang diproduksi itu berkurang 2 juta ton. Jadi pada tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk itu Rp 21 triliun. Sebetulnya kebutuhan yang diajukan oleh kelompok-kelompok tani dalam rencana definitif kebutuhan kelompok itu kalau dijumlah jumlahnya 9,8 juta ton. Pada waktu pembahasan pemerintah dengan DPR dan saya ada di situ mewakili Komisi IV memang ada dua alternatif. Masalahnya adalah harga gas sebagai bahan utama pembuatan pupuk itu naik sangat tinggi, sementara pemerintah tidak mungkin meningkatkan subsidi pupuknya tetap segitu Rp 21 triliun. Jadi pilihannya dua, harga pupuk bersubsidi dinaikkan dan subsidinya tetap tetapi volume dicukupi atau volumenya diturunkan tetapi harganya tetap. Seperti sekarang ini contohnya urea itu Rp 1.600 per kilogram, gasnya naik tinggi. Kalau ini kita naikkan Rp 300 menjadi 1.600 volumenya bisa kita tingkatkan, tapi karena berdasarkan survei kalau dinaikkan akan ribut dan banyak orang mengatakan jangan naikkan pupuk. Jadi okelah kalau tidak naik volumenya turun, sehingga memang kenyataan pupuk subsidi yang diproduksi tahun ini berkurang 2 juta ton dari kebutuhan. Karena untuk menjaga harganya tetap, jadi itu satu masalah. Tadi disinggung juga kenapa pupuk organik dikurangi, rencana yang disetujui pemerintah dan DPR adalah pupuk organik itu tidak perlu dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk Petrokimia. Kita perlu memberdayakan petani di desa dengan membuat pupuk organiknya sendiri, itulah sebabnya kita membuat program Unit Pengelolaan Pupuk Organik di desa-desa. Jadi bukan pupuk organik dikurangi, pupuk organik subsidinya dikurangi tapi kita memberdayakan petani untuk membuat pupuk sendiri di desa-desa. Karena berdasarkan penelitian kita pupuk organik yang dibikin tersentralisir apalagi dari mitra di daerah-daerah dikumpulkan ke perusahaan besar. Kemudian didistribusikan lagi biaya angkutan mahal betul buat apa mesti membuang biaya untuk angkutan, kita belikan saja alatnya di desa-desa untuk petani membuat. Sebab kedua kita perlu menyambut gembira dimana-mana sekarang ini semangat memproduksi tinggi. Kalau Anda ke Puncak, Lembang, lereng gunung Ciremai, Ungaran itu tanah-tanah sampai ke pucuk-pucuk gunung ditanami sayur karena kebutuhannya meningkat tinggi. Jadi dua fenomena itu pertama karena harga tetap sementara harga gas naik, jumlah subsidi tetap akibatnya volume diturunkan, kedua permintaan meningkat dengan antusiasme yang luar biasa penanaman dimana-mana.” 


(Baca juga: Pupuk Bersubsidi Langka, DPR Minta Harganya Dinaikkan)


Diperkirakan pupuk akan habis pada bulan Oktober. Apa yang harus dilakukan pemerintah? 


“Iya benar masalahnya memang kekurangan 2 juta ton. Kita akan membahas APBN-P mulai bulan Juni ini, kalau kita nanti bisa menyepakati supaya volume dinaikkan berarti subsidi juga ditambah. Kalau kita sepakati pupuk dinaikkan kita tanya yang penting itu harganya tetap atau yang penting pupuknya ada. Kalau semua mengatakan yang penting pupuknya ada kita naikkan Rp 300 dan volume bisa kita penuhi, kita tidak bisa cukup tetapi harga murah itu tidak bisa.” 


Kalau setiap tahun pembahasannya RAPBN-P berarti kondisi ini akan terulang lagi. Kita punya solusi yang tepat agar tidak terulang lagi?


“Menurut saya subsidinya ditetapkan tapi harganya fluktuasi. Karena harga ini sangat ditentukan oleh harga gas, harga gas meningkat sangat tinggi seiring meningkatnya harga minyak. Kalau saya sendiri cenderung harga pupuk ini kita naikkan Rp 300 dari Rp 1.600 menjadi Rp 1.900. Kalau kita hitung contoh ukuran sawah saja, sawah itu memakai 500 kilogram per hektar, itu paling tinggi. Kalau kita naikkan Rp 300 dikali 500 kilogram itu Rp 150 ribu per hektar. Jadi kalau dibandingkan terhadap produksinya kalau dia bisa mencapai 6 ton dengan harga gabah kering giling sekarang Rp 3.800 itu sudah bicara Rp 18 juta tidak sampai 1 persen, kalau itu disepakati pupuk dicukupi.” 


(Baca juga: Pupuk Langka, Petani Tuntut Pemerintah Pupuk Bersubsidi)


Masalah ini tidak muncul lagi?


“Iya betul. Menurut hemat saya ke depan petani juga perlu ditekan untuk mengurangi pupuk kimia dengan memperbesar pupuk organik. Dengan pupuk kimia yang lebih murah orang kecenderungannya pupuk kimia terus, malas bikin organik. Tapi kalau pupuk kimianya ditekan terus, dimurahkan terus pakai pupuk kimia terus.” 


Kalau tidak disubsidi berapa harga pupuk urea ini?


“Berat, kalau tidak disubsidi sekitar Rp 3.200 per kilogram.”   


Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Bokek Bikin Stres?

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8