Pantaskan Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Kebiri?

Tujuannya agar bisa memberikan efek jera pada para pelaku.

BERITA

Rabu, 28 Mei 2014 17:44 WIB

Author

Vitri Angreni

Pantaskan Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Kebiri?

sodomi, kekerasan seksual, anak, kebiri, UU PA

KBR, Jakarta - Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia sudah berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data KPAI, dari awal Januari 2014 hingga Mei 2014, sudah 400 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, 23 anak tewas dalam kasus pelecehan seksual.


Masih ringannya hukuman bagi para pelaku dianggap sebagai salah satu pemicu maraknya kasus ini. Karena itu, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mencetuskan usulan hukuman kebiri. Tujuannya agar bisa memberikan efek jera pada para pelaku. 


Dalam perbincangan dalam Program Sarapan Pagi (6/5), Asrorun Ni'am Sholeh, Wakil Ketua KPAI membeberkan latar belakang usulan itu dan usulan KPAI lainnya untuk memperberat sanksi bagi para pelaku. 


Ibu Erlinda Sekjen KPAI mengusulkan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual dan pedofilia. Seberapa serius KPAI menyikapinya?


“Yang pasti semangatnya ada kegelisahan atas maraknya kasus-kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Apalagi terus berulang dilakukan oleh pelaku yang beragam dan juga beberapa tempat. Kasus di JIS kemudian yang terakhir kasus di Sukabumi, hasil investigasi KPAI dan tentu juga itu sudah disampaikan ke publik. Kejadian itu sudah berulang seolah tidak ada rasa takut dan rasa bersalah. Dari hasil diskusi salah satu jalan keluar adalah pemberatan hukuman agar ada efek jera, sehingga  dengan hukuman berat orang akan bepikir seribu kali untuk melakukan tindakan kekerasan, disamping juga faktor penyadaran masyarakat secara umum. Seluruh elemen masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu perlindungan anak telah berkumpul di KPAI. Memang sempat terlontar gagasan untuk memperberat hukuman, salah satunya adalah hukuman mati dan suntik kebiri. Tidak dalam pengertian kebiri potong alat kelamin tapi dibuat disfungsi seksual. Jadi intinya adalah gagasan untuk memperberat hukuman di dalam kerangka mengoptimasi perlindungan terhadap anak.” 


(Baca juga: KPAI Tes IQ Pelaku Kekerasan Seksual)


Artinya perlu revisi Undang-undang Perlindungan Anak untuk memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pedofil ini? 


“Pasti yang pertama Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dibuat sesuai dengan masyarakat yang tentu berbeda serta problem sosial yang masih belum diantisipasi dalam konteks kekinian. Sehingga menjadi relevan untuk melakukan telaah ulang, termasuk juga ketentuan peraturan yang memberikan sanksi atas pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini dengan ketentuan minimal dan maksimal itu. Saya kira dilihat dari fakta hukum di dalam proses penegakannya nyaris belum pernah ada preseden yang memberikan hukuman maksimal 15 tahun. Alih-alih memberikan hukuman untuk kepentingan pemenjaraan yang ada justru kemudian hukuman ringan yang menggampangkan. Jadi akhirnya pelaku merasa nyaman karena hukumannya ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap kejahatan seksual itu.” 


(Baca juga: SBY Minta Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditambah)


Kalau ini dimasukkan ke Undang-undang prosesnya lama, apakah ada langkah lain yang lebih efektif dan bisa berlaku surut untuk dua kasus yang ada?


“Langkah konkret sebenarnya sudah dilakukan dan sudah diinisiasi oleh KPAI sejak dua tahun yang lalu melalui penyusunan naskah akademik. Juga melakukan kritisi atas beberapa ketentuan peraturan yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang dinilai memiliki kelemahan dalam proses proteksi terhadapa anak. Juga kita sampaikan ke DPR dalam hal ini Komisi VIII pada kasusd JIS, kemudian kita gunakan momentum ini untuk mengingatkan kembali untuk secara bersama-sama melihat bahwa ada fakta lubangnya hukum untuk kemudian kita secara bersama-sama melakukan revisi. Ini sudah jalan prosesnya tetapi untuk kepentingan jangka pendek tentu harus ada terobosan hukum. Salah satunya KPAI mendorong untuk menerapkan pasal berlapis atas kejahatan seksual terhadap anak itu, disamping menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak juga bisa menggunakan ketentuan KUHP khususnya terkait dengan kejahatan terhadap anak. Kemudian ada kejahatan seksual, ada poin lagi jika kemudian itu dikaitkan dengan aktivitas seksual menyimpang dan juga tontonan maka sangat mungkin juga menggunakan Undang-undang Pornografi. Ini poin-poin yang dibutuhkan terobosan dan juga keberanian hukum oleh aparat penegak hukum.”     


(Baca juga: Melawan Kekerasan Seksual dengan Puisi)


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

KPK Hentikan Puluhan Penyelidikan Kasus Korupsi

Sulap Limbah Jadi Produk

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13