KY Setuju Buat Daftar Hitam Hakim Bandel

Berawal dari iPod, berakhir di daftar hitam.

BERITA

Jumat, 02 Mei 2014 19:36 WIB

Author

Citra Dyah Prastuti

KY Setuju Buat Daftar Hitam Hakim Bandel

KY, daftar hitam, iPod, ICW

KBR68H, Jakarta – Komisi Yudisial tengah menunggu berapa banyak hakim yang akan mengembalikan suvenir pesta perkawinan ulang tahun sampai batas waktu yang ditentukan KPK. Cinderamata mata itu berupa iPod Shuffle 2GB yang diberikan kepada para hakim yang datang ke pesta anak Sekretaris Mahkamah Agung. 


Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori setuju dengan desakan Indonesian Corruption Watch untuk memasukkan para hakim yang tak kembalikan cinderamata tersebut ke dalam daftar hitam. 


Simak penjelasan selengkapnya dalam wawancara Sarapan Pagi berikut ini. 


“Jadi kita menunggu sampai sisa waktu yang diberikan oleh KPK, KPK akan memberikan waktu satu minggu setelah penentuan bahwa itu gratifikasi. Tentu kita melihat nanti setelah seminggu itu berapa banyak hakim yang mengembalikan dan kemungkinan kita meminta buku daftar tamu yang ada di Pak Nurhadi, kita cocokkan berapa hakim yang belum mengembalikan. Dari situ kita ada tindakan, karena itu tidak hanya diatur di Undang-undang tentang Tipikor tapi juga diatur di kode etik hakim. Kalau nilainya di atas Rp 500 ribu harus melapor tidak hanya ke KPK tapi juga ke KY sehingga aturan itu yang kita pakai untuk menegakkan kode etik. Jadi saya setuju bahwa itu memang harus masuk daftar hitam, kalau misalnya nanti dia masih hakim tinggi mau jadi Hakim Agung ya itu jadi salah satu kendala bagi mereka. 


Apa yang bisa dikerjakan oleh KY soal ini?


“Kita periksa itu hakim-hakim mana yang tidak mengembalikan, itu kita catat semua. Tapi disamping itu kita akan memberikan sanksi apakah itu berupa peringatan atau teguran. Karena itu sudah pelanggaran terhadap ketentuan yang menjadi komitmen antara MA dan KY itu diatur dalam Peraturan Bersama antara MA dan KY sehingga kita punya landasannya, apalagi masyarakat merespon dengan baik bahwa hakim seperti itu tidak layak lagi. Karena jangankan dia harus menunggu fatwa dari KPK, sebelum ada peraturan pun seharusnya mereka punya kesadaran. Karena itu aturannya di Undang-undang Tipikor itu ya harus melapor berapapun nilainya, soal nanti yang menilai itu KPK bukan mereka sendiri.”


Apakah kasus ini juga akan menjadi momentum bagi KY untuk mengevaluasi kasus-kasus sebelumnya atau nanti dibuat satu aturan tertentu untuk ke depan?


“Aturannya sudah ada jadi Peraturan Bersama. Kita akan laksanakan sebaik-baiknya, selama ini belum pernah diterapkan karena belum ada kasus yang sifatnya masif seperti itu. Sekarang memang momentumnya kita akan mulai gunakan sebaik-baiknya, jadi kita perbarui lagi komitmennya, ingatkan ke hakim-hakim bahwa itu peraturan bersama bukan KY sepihak yang mengatakan.” 


Daftar hakim bandel yang sudah dibuat KY, apakah masyarakat bisa mengetahui? 


“Kita usahakan. Setelah dia dianggap melanggar aturan itu kita publish, karena itu menjadi domain publik yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa inilah hakim-hakim yang perlu diwaspadai.” 


Ini akan dibuat rutin atau bagaimana?


“Saya kira kita selalu sampaikan ke pers keputusan yang sudah disampaikan ke MA dan sudah menjadi putusan yang mengikat. Sekarang memang belum tapi dengan adanya ini jadi awal dari kita akan melengkapi semuanya yang melakukan pelanggaran kita akan publish.” 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Inisiatif Daur Pangan di Masa Pandemi

Mama 'AW': Menerobos Semak Berduri

Kabar Baru Jam 8

Waspada Peningkatan Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Siber