KPU Diminta Tepat Waktu Tetapkan Rekapitulasi Suara Nasional

KBR, Jakarta

BERITA

Kamis, 08 Mei 2014 22:23 WIB

Author

Erric Permana dan Yudi Rahman

KPU Diminta Tepat Waktu Tetapkan Rekapitulasi Suara Nasional

kpu, Rekapitulasi, Suara Nasional

KBR, Jakarta – Partai Golkar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tepat waktu dalam menetapkan hasil perhitungan suara nasional Pemilu Legislatif. (Baca: JPPR: Parpol dan Caleg Jangan Recoki Rekapitulasi Suara)

Wakil Sekjen Partai Golkar, Ulla Nuchrawaty mengatakan, molornya rekapitulasi suara nasional bisa menyebabkan KPU dipidana. Selain itu juga, bisa menyebabkan legalitas wakil rakyat yang dipilih molor, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Meski begitu, partainya tidak mempermasalahkan jika penetapan rekapitulasi diundur untuk mendapatkan hasil rekapitulasi yang akurat.

“Saya kira bagaimana solusi yang terbaik, agar supaya legitimasi itu diperoleh. Secara institusi KPU harus segera menetapkan tetapi juga masyarakat harus menerima bahwa itu legitimate, apapun hasilnya,”ujar Ulla saat dihubungi KBR (8/5).

Wakil Sekjen Golkar Ulla Nuchrawaty. Sebelumnya, UU Pemilu no 8 tahun 2012 memerintahkan KPU menuntaskan rekapitulasi surat suara nasional paling lambat 9 Mei. Namun, KPU masih belum memutuskan 31 dapil untuk DPR dan DPD.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan PDIP meminta  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk tim rekapitulasi independen untuk menghitung sisa surat suara nasional.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan, KPU bisa menjadikan hasil rekapitulasinya yang belum rampung itu sebagai hasil suara sementara. Cara ini menurutnya, lebih mumpuni ketimbang pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

"Sebenarnya kalau kita melihat bisa dikeluarkan terobosan hukum, terobosan hukum yang kami maksudkan adalah jadi apa yang dikeluarkan oleh KPU dianggap sebagai hasil perolehan suara sementara terlebih dahulu yang menjadi basis bagi partai politik untuk membentuk suatu kerjasama yang memenuhi sesuai ketentuan 20% kursi. Kemudian KPU membuka diri kepada pihak-pihak independen untuk melakukan rekapitulasi juga dan KPU mengeluarkan dokumen C1 yang dilegalisir oleh KPU dan Bawaslu. Dokumen C1 yang bisa dijadikan dokumen otentik dan terbuka untuk publik. Sehingga akhirnya seluruh pihak-pihak bisa melakukan pengecekan. Ini langkah terpaksa yang harus diambil," ucap Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat dihubungi KBR (8/5).

Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Sebelumnya, SBY sudah meminta Kemendagri untuk mempersiapkan Perpu. Perpu tersebut berlaku jika KPU tidak sanggup menghitung hasil Pileg 2014 hingga batas waktu terakhir, yakni besok. KPU sendiri menyatakan saat ini penghitungan suara belum selesai di 11 Provinsi. Namun ia yakni penghitungannya selesai hari ini juga.

Editor: Nanda Hidayat

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Ilmuan Iran Dibunuh, PBB minta semua pihak menahan diri

Kabar Baru Jam 7

Menagih Penuntasan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia

Kabar Baru Jam 8

Rumah Sakit Penuh, Pemkab Cilacap Sewa Hotel untuk Karantina Pasien Covid-19