Ini Cara KPU Atasi Molor Rekapitulasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpendek proses rekapitulasi suara nasional untuk memenuhi batas akhir besok malam.

BERITA

Kamis, 08 Mei 2014 07:41 WIB

Author

Guruh Dwi Riyanto

Ini Cara KPU Atasi Molor Rekapitulasi

kpu, rekapitulasi

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU)  memperpendek proses rekapitulasi suara nasional untuk memenuhi batas akhir besok malam. 


Anggota KPU Fery Kurnia Rizkiayansyah mengatakan, protes partai politik untuk tiap provinsi akan dibatasi. Meskipun begitu, KPU yakin partai politik dan Badan Pengawas Pemilu akan tidak keberatan dengan keputusan tersebut.


"Kita upayakan untuk mempercepat proses pleno ini. Ini tentunya menjadi poin penting untuk kita tekankan. Bagaimana nanti setting forum dan lain sebagainya kita coba perankan di sana. Ini kita sedang terapkan bagaimana pola teman-teman merepresentasikan, respon, lalu tanggapan balik. Sesudah itu kita akan putuskan. Itu mekanisme yang nanti kita lakukan," kata Fery Kurnia Rizkiayansyah di kantor KPU, Rabu (07/05).


Fery Kurnia Rizkiayansyah optimistis, KPU akan menuntaskan rekapitulasi suara nasional. 


Sementara itu, cara Komisi Pemilihan Umum mempercepat rekapitulasi suara nasional dinilai mengabaikan pelbagai macam pelanggaran pemilu. 


Koordinator Gerakan Sejuta Relawan pengawas Pemilu Yusfitriadi menilai, KPU rentan berkompromi dengan Badan Pengawas Pemilu dan partai politik dalam menghitung suara meski terjadi pelanggaran. Hal ini karena KPU harus menyelesaikan rekapitulasi surat suara nasional sampai besok malam. Menurutnya, kompromi semacam itu sudah terjadi di pelbagai daerah, seperti Jawa Barat.


"Kemungkinan komprominya adalah menafikan berbagai macam pelanggaran. Baik itu politik uang, penggelembungan suara atau itu pelanggaran administratif diabaikan dulu. Entah itu dengan asumsi nanti diusut, kemudian juga jangan dibahas di forum ini, jatuh tempo kita tanggal 9 kalau tidak selesai tidak beres, pemilu akan gagal dsb. Dengan alasan itu kompromi politik terjadi dan kecurangan pemilu terabaikan," kata Yusfitriadi. 


Hingga semalam, KPU baru menuntaskan rekapitulasi suara untuk 18 provinsi. Padahal, Undang-undang 8/2012 mengancam anggota KPU dengan pidana hingga lima tahun jika molor dalam rekapitulasi suara nasional. Provinsi yang hingga semalam belum kelar rekapitulasinya antara lain Jawa Timur, Jawa barat, Maluku dan Papua.


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17