Beasiswa untuk Anak Pekerja? Bisa!

Yang lebih penting adalah mengubah perspektif bahwa pendidikan adalah investasi.

BERITA

Jumat, 02 Mei 2014 16:59 WIB

Author

Citra Dyah Prastuti

Beasiswa untuk Anak Pekerja? Bisa!

pendidikan, buruh, hari pendidikan nasional

KBR68H, Jakarta – Di puncak peringatan Hari Buruh (1/5/2014), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggulirkan 10 tuntutan. Salah satunya adalah wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak pekerja sampai perguruan tinggi. Menurut KSPI, pendidikan untuk anak kaum buruh adalah salah satu solusi untuk menekan jumlah angka pekerja anak di Indonesia. Perlu diingat juga kalau ada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang adanya pekerja anak. Ada juga UU Perlindungan Anak yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur. 


Apakah permintaan itu bisa dilaksanakan? Menurut Sekretaris Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haris Iskandar, ini bisa dilakukan. “Ini masalah prioritas, tergantung kemauan politik.”


Simak wawancara berikut ini dengan Haris Iskandar. 


Dengan anggaran yang dipunyai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang itu memungkinkan?


“Iya artinya itu masalah prioritas bisa saja, tergantung kemauan politik.” 


Soal alokasi anggaran yang bisa diarahkan kesana untuk yang saat ini?


“Saat ini dari 20 persen APBN itu 67-70 persen itu untuk gaji dan tunjangan guru. Setelah itu kemudian untuk kementerian-kementerian lain. Kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada Rp 80 triliun. Kemudian bantuan siswa miskin itu merupakan prioritas nasional, dari Rp 80 triliun itu kita mengeluarkan sampai Rp 9 triliun untuk membantu siswa dari keluarga miskin mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu coverage-nya sekitar 12,86 juta siswa yang sudah menerima manfaat dari program itu.”


Bentuknya BOS atau ada beasiswa lainnya?


“Bentuknya itu bantuan siswa miskin langsung ke rekening siswa. BOS itu untuk sekolah, BOS juga merupakan prioritas. Semua yang untuk membantu akses bagi keluarga miskin yang selama ini tidak mempunyai akses itu kita buka lebar-lebar. Sehingga sekarang ini pada posisi yang sangat bagus bagi setiap warga, tidak ada lagi alasan kalau biaya itu, kita sudah bisa menunjukkan ada keberpihakan.” 


Itu semua sampai level SMA?


“Sampai perguruan tinggi, di perguruan tinggi namanya bukan BSM tapi Bidik Misi esensinya sama.” 


Kalau yang Bidik Misi ini sudah mencakup berapa mahasiswa?


“Sudah 145 ribuan dan juga sudah meng-cover swasta. Kalau anggarannya kita tambah lagi ya mungkin swasta akan mendapatkan alokasi lebih banyak.” 


Jumlah mahasiswa secara keseluruhan ada datanya?


“Sekitar 4 juta. Kita inginnya dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi itu minimal 20 persen jumlah total mahasiswa kita itu dari keluarga miskin dan sangat miskin, itu dalam Undang-undang kita mengejar kesana.” 


Soal politik yang belum memprioritaskan untuk penggratisan tadi seperti apa?


“Tergantung presidennya atau DPR. Kalau menurut saya secara personal gratis sampai perguruan tinggi tidak menjamin akses 100 persen, di negara lain kita sudah lihat. Di Switzerland saja gratis sampai perguruan tinggi tetapi angka partisipasi ke perguruan tinggi cuma 30 persen. 


Kalau diterapkan di kita ini faktor penghambatnya apa?


“Mindset. Mindset dari keluarga belum menempatkan pendidikan sebagai faktor investasi tapi masih sebagai faktor konsumsi. Tapi kalau sudah melihat bahwa pendidikan sebagai investasi tentu semua akan ambil kesempatan itu.” 


Dari mereka yang memang sangat membutuhkan bantuan saat ini ada berapa banyak kira-kira yang belum berkesempatan mendapatkannya?


“Tidak tahu persisnya. Tetapi dari angka kemiskinan kalau mereka punya anak didik semua kita bisa hitung dari total populasi. Artinya masih bisa kalau anggaran ditambah, artinya penerimaan manfaat itu akan lebih banyak.” 


Butuh berapa banyak lagi untuk bisa meluaskannya?


“Hitungannya kemiskinan nasional saja sekitar 11 persen.” 


Dengan angka 11 persen tadi anggaran untuk pendidikan sendiri apakah harus dibengkakkan menjadi 30 persen dari APBN?


“Iya harusnya begitu. Kita tiap tahun hanya memenuhi minimal 20 persen, tidak pergi-pergi dari situ.” 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17