Babak Baru Kasus Korupsi Haji

KPK telah memanggil beberapa nama penting yang terkait soal ini seperti Menteri Agama Suryadharma Ali dan Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu.

BERITA

Selasa, 20 Mei 2014 11:38 WIB

Author

Vitri Angreni

Babak Baru Kasus Korupsi Haji

Kemendag, haji, korupsi, SDA

KBR, Jakarta - Penyelidikan korupsi haji memasuki babak baru. KPK telah memanggil beberapa nama penting terkait soal ini seperti Menteri Agama Suryadharma Ali dan Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. Selain itu anggota DPR dari PKS Jazuli Juwaini dan anggota DPR dari PPP Hasrul Azwar juga dimintai keterangan. 


Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka dalam kasus terkait penggunaan dana, pengadaan barang dan jasa terkait penyelenggaraan haji di Kemenag 2012-2013 ini karena belum ada bukti. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, kasus ini masih dalam penyelidikan dan belum meningkat menjadi penyidikan dan karena itu belum ada tersangka yang ditetapkan. Simak perbincangan Johan Budi dalam program Sarapan Pagi KBR (16/5), berikut ini. 


Kapan penetapan tersangka?


“Jadi perlu saya luruskan kembali bahwa penyelidikan penyelenggaraan haji sampai saat ini di proses penyelidikan. Belum ada kesimpulan bahwa si A atau si B menjadi tersangka. Apa yang disampaikan pak ketua kemarin ada kalimat jika, dua tiga pekan lagi jika sudah ada bukti. Sehingga cukup menjadi ramai juga karena pasti yang dimaksud pak ketua teman-teman juga tahu siapa yang dimaksud di dalam proses penyelenggaraan haji. Ingin saya sampaikan juga bahwa penyelidikan ini memang sedang dilakukan KPK berkaitan dengan penyelenggaraan haji yaitu seperti pengadaan catering, pemondokan, dan sebagainya itu yang sedang dalam proses penyelidikan. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan tetapi sampai hari ini masih dalam proses penyelidikan, gelar perkara saya dengar belum. Kalau sudah penyidikan pasti disampaikan siapa tersangkanya, pasal yang disangkakan berapa.” 


Apa temuan-temuan penting dalam catering atau pemondokan ?     


“Kita melakukan penyelidikan bahkan kita juga meninjau ke lokasi di sana untuk melihat sejauh mana apa yang sudah dianggarkan di tingkat lapangan seperti apa. Saya tidak tahu detil materi yang disampaikan apalagi sekarang belum ada kesimpulan bahwa di situ terjadi tindak pidana korupsi. Jadi masih dalam proses pendalaman, penyelidikan sejauh mana, penyidik KPK menemukan bukti-bukti yang firm yang kemudian bisa disimpulkan bahwa  terhadap penyelenggaraan haji itu diduga ada tindak pidana korupsi.” 


Tapi biasanya bila sebuah kasus sudah masuk dalam penyelidikan KPK, kuat kemungkinannya akan ke penyidikan?


“Memang kebanyakan penyelidikan di KPK itu dinaikkan ke proses penyidikan tetapi tidak semua. Ada juga penyelidikan yang ternyata di dalam proses penggalian informasi dan data tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup, kalau tidak ditemukan ya tentu dihentikan kalau di dalam penyelidikan, kalau di penyidikan tidak bisa dihentikan.”


Terkait penyelidikan kasus 2012-2013, apakah ada rekomendasi dari KPK terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan tahun berikutnya?


“Sebetulnya pernah dulu kita mengkaji tentang penyelenggaraan haji. Kajiannya itu tahun 2011 ada beberapa poin yang kemudian kita sampaikan kepada Kementerian Agama, semacam rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Tentu pelaksanaan rekomendasi sepenuhnya tergantung dari Kementerian Agama atau Menteri Agama. Tetapi KPK pernah melakukan, dalam konteks pencegahan KPK pernah melakukan kajian terhadap pelaksanaan haji.” 


Apa KPK memonitor rekomendasi itu dipakai atau tidak oleh Kementerian Agama?


“Waktu itu sempat di pihak Kementerian  Agama sendiri juga welcome terhadap rekomendasi itu. Beberapa dilakukan pembicaraan kemudian dilakukan semacam action plan, ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan saya tidak tahu poin mana rekomendasi yang belum bisa dilaksanakan. Tapi kalau dalam proses penyelidikan ini tentu yang kita lihat dalam pengadaan barang dan jasanya yaitu misalnya pondokan, catering itu yang dilihat oleh KPK. Kemudian ada laporan masuk tentu oleh KPK akan ditindaklanjuti dan ini dalam proses penyelidikan.” 


Sejauh mana Anda melihat Kementerian Agama dan DPR bekerjasama dengan KPK dalam proses penyelidikan?


“Memang dalam penyelidikan ada anggota DPR yang diminta keterangan. Saya mohon maaf tidak bisa mengetahui detil ya materinya apalagi masih penyelidikan, proses penyidikan pun saya tidak diberikan informasi yang detil. Tapi yang pasti apakah ada kaitannya dengan anggota DPR seingat saya memang ada anggota DPR yang dimintai keterangan terkait dengan penyelenggaraan haji.”  


(Baca juga: Dugaan Korupsi Haji, Kementerian Agama Dibidik KPK)





Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Korea Utara Melarang Kedatangan Turis Mancanegara Demi Melindungi Penduduknya Dari Virus Corona