10 Tuntutan Buruh, Pengusaha: Janji Itu Gampang

BERITA

Jumat, 02 Mei 2014 17:13 WIB

Author

Citra Dyah Prastuti

10 Tuntutan Buruh, Pengusaha: Janji Itu Gampang

Hari buruh, may day, 1 Mei, 10 tuntutan buruh

KBR68H, Jakarta – Di hari buruh 1 Mei kemarin, buruh mengajukan 10 tuntutan. Mulai dari soal kenaikan upah, penghapusan tenaga alih daya, sampai alokasi APBN untuk transportasi publik gratis dan pendidikan gratis. 


Lantas bagaimana jawaban pengusaha? Apakah mereka sanggup memenuhinya?


Simak wawancara Sarapan Pagi KBR68H dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofyan Wanandi. 


Sepuluh tuntutan buruh yang disodorkan kepada para calon presiden kemarin ditandatangani oleh salah satu calon presiden. Anda melihat ini satu hal yang realistis untuk dilaksanakan? 


“Saya pikir realistis tidak realistisnya dalam tahun pemilu ini kita harus lebih objektif melihat. Karena semua janji-janji itu biasanya tidak pernah dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan yang berjanji itu, itu pertama. Kedua juga sebenarnya serikat buruh ini menurut saya kalau bermain dalam wadah politik, dalam dukung mendukung calon presiden seharusnya serikat buruh itu memperjuangkan kepentingan kesejahteraan anggotanya. Kalau dia bermain dalam wadah politik praktis dia harus bikin partai politik atau partai buruh. Jadi kalau dia memakai serikat buruh sebagai dia punya alat untuk bermain politik itu sudah salah menurut saya. Apalagi buruh bermain dalam politik praktis yang seharusnya dia berjuang untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. Tapi sekarang kita ini dalam masa transisi ini semua bisa terjadi, jadi kita sebagai pengusaha ya nonton saja lihat apa yang terjadi. Tapi kalau tuntutan itu semua mempunyai hak untuk menuntut macam-macam, tapi dilaksanakan atau tidak itu urusan belakangan.”


Soal istilah kesalahan yang Anda sebut apakah ini bisa diartikan bahwa para buruh ini sebenarnya cuma dimanfaatkan saja oleh mereka yang ada di partai?


“Saya pikir juga pimpinan serikat buruh itu memanfaatkan partai itu untuk tujuan mereka juga. Ada yang menjadi menteri tenaga kerja, ada yang mencalonkan menteri jadi itu semua kepentingan ada kedua belah pihak dan ini tidak bisa kepentingan sepihak saja untuk disalahgunakan. Karena mereka bukan orang-orang bodoh yang bisa disalahgunakan. Jadi tentu ada tujuan-tujuan politik untuk mendapatkan sesuatu dalam dukung mendukung ini, itu yang saya lihat.” 


Ini janji-janji yang belum tentu dilaksanakan oleh pemimpin yang akan berkuasa mendatang. Anda punya catatan misalnya dalam pemerintahan SBY apa yang sudah dijanjikan dan apa yang tidak dilaksanakan? 


“Ya sebagian besar yang dia janjikan dalam kampanye sama sekali tidak ada yang dilakanakan. Anda lihat saja mengenai antikorupsi orang Demokrat paling banyak korupsinya. Jadi yang begini-begini apa kita masih percaya terus daripada janji-janji kosong itu, kalau kita pengusaha tidak percaya lagi.”


“ Tapi ya senang saja dengar janji-janji kosong itu. Tapi kita tahu ya kalau melihat kenyataan ini situasi daripada budget pemerintah, ekonomi global itu tidak segampang memenuhi janji-janji, Anda sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau Anda janji-janji dimana memang duitnya tidak ada, APBN tidak memungkinkan itu Anda mau janji apa?”


“ Tapi kan susah kalau kita berkuasa biasanya janji-janji itu kita lupakan dan kita menjadi realistis melihat situasi yang ada selama ini. Maka itu saya katakan jangan percaya janji-janji politik itu ya harus kita lihat memiliih pemimpin itu adalah apa yang dia lakukan di belakang sebelumnya selama dia mencalonkan diri, apa yang dia perbuat sebelumnya. Bukan kita melihat janji-janji kosong itu, masyarakat harus melihat kesana. Cuma saya tidak pernah percaya bahwa yang akan datang mereka bisa laksanakan.” 


Salah satu yang menjadi tuntutan adalah kenaikan upah minimum 30 persen pada 2015. Ini buat para pengusaha satu hal yang bisa dilaksanakan atau tidak?


“Saya pikir upah itu seharusnya ditentukan dalam perusahaan masing-masing, bukan ditentukan dari atas. Sebenarnya upah minimum itu adalah yang paling rendah yang harus dilakukan, setelah itu perusahaan yang besar membayar lebih kecil, perusahaan kecil membayar lebih kecil sesuai produktivitas maupun skill buruh atau pekerjanya sendiri. Bukan ditentukan pemerintah, bukan ditentukan melalui demo.”


“ Kita aneh-aneh di Indonesia upah ditentukan melalui demo-demo untuk memaksakan ini dan itu, kadang-kadang saya ketawa saja. Seharusnya buruh itu kalau memang dia bisa naikkan itu dia jadi pengusaha saja dan coba dia usahakan. Kalau tuntut menuntut gampang sekali tapi bisa tidak saingan dengan barang-barang impor, bisa tidak kita survive di dalam kita punya usaha.”


“Jadi kenaikan itu mungkin bisa saja oleh perusahaan-perusahaan besar tapi apakah UKM kita mungkin untuk menaikkan upah-upah itu. Sebab Undang-undang kita tidak membedakan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, mana yang bisa naik mana yang tidak bisa naik dan itu paling diketahui tentu dalam perusahaan masing-masing, serikat buruhnya maupun manajemennya.” 


Dengan buruh terlibat dalam politik bukankah itu bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mempercepat kesejahteraan buruh?


“Itu bisa. Tapi dalam kenyataannya nanti kita lihat, kalau pengusaha itu mesti rugi mereka harus tutup akhirnya buruh sendiri yang berakibat pengangguran. Itu harus ada win-win, tidak bisa Anda menuntut untuk sendiri saja. Coba Anda bayangkan tiga tahun terakhir dengan kenaikan upah yang cukup tinggi ini, kan banyak perusahaan tutup dan ratusan ribu buruh di-PHK. Apakah memang itu kita mau terus-terusana melakukan itu dimana kita makin tidak bisa bersaing dalam globalisasi.” 


Kalau kemudian upah memang harus dinaikkan 30 persen pada 2015 apa prasyarat yang harus diikuti sebelum menaikkan upah tersebut?


“Pertama mereka harus menaikkan produktivitasnya, kedua mereka harus menaikkan skill dan yang bisa menaikkan cuma perusahaan-perusahaan besar.” 


Kalau pemerintah sendiri apa yang harus dilakukan?


“Pemerintah sendiri pun tidak bisa menaikkan pegawai negerinya juga. Kalau kita melihat pemerintah ngomong begini-begini coba Anda lihat pemerintah yang pertama kali masuk dalam pegawai negeri tidak ada yang setinggi seperti sekarang UMP, kecuali yang sudah sarjana. Sedangkan sebagian besar pengusaha kita adalah lulusan SD dan SMP, bagaimana Anda samakan dalam persoalan ini. Kita ini kadang ngomong saja tanpa berpikir apa kenyataan yang sebenarnya, saya kadang-kadang ketawa saja. Dan kita ini kalau tidak mampu usaha ya tutup lebih baik jadi importir saja daripada merugi.”  


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17