Pengamat: Sulit Menghapus Pungli dari Lembaga Pemasyarakatan

BERITA

Selasa, 21 Mei 2013 14:17 WIB

Author

Doddy Rosadi

Pengamat: Sulit Menghapus Pungli dari Lembaga Pemasyarakatan

pungli, penjara, sidak, wamenkumham, jakarta

KBR68H, Jakarta - Ruang sel tahanan korupsi di LP Sukamiskin sudah mengalami renovasi desain interior. Hampir semua sel sudah dilengkapi dengan berbagai macam furniture, seperti almari, rak buku, meja, dan semacamnya. Sel ruangan para terpidana korupsi itu bagaikan kamar kos mahasiswa.  Yang paling mencolok adalah ruangan terpidana kasus korupsi yang juga bekas Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin. Sel yang ditempati Agusrin sejak 30 April 2012 itu berluas lebih besar dibanding sel lainnya,. Kenapa masih ada perlakukan istimewa kepada para koruptor di penjara? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Novri Lifinus dengan Direktur Pusat Kajian Tahanan Center Detention Studies Gatot Goei dalam program Sarapan Pagi

Soal mafia di penjara yang melibatkan aparatur, sejauh mana anda melihat reformasi selama pemerintahan SBY?

Sebenarnya proses perubahan di pemasyarakatan itu sudah berjalan. Tapi baru pada level kebijakan saja, pada saat kita melakukan implementasi itu memang banyak hambatan terutama resistensi dari petugas-petugas yang memang selama ini menikmati kondisi penjara yang seperti ini. Tapi begitu kita memasukan perubahan-perubahan misalnya layanan kunjungan nol rupiah, tapi ternyata model punglinya berubah di dalam ruangan kunjungan tahanan diminta lebih besar.

Kalau disebutkan ada perbaikan apakah salah satunya apa sering diadakan sidak oleh Wamenkumham?

Iya salah satunya itu. Maksudnya akses masyarakat ke dalam untuk mengawasi sudah mulai terbuka, sidak yang dilakukan menteri dan wakilnya, penggunaan teknologi sistem database pemasyarakatan. Hanya saja pada saat kita bicara soal bebas dari HP, pungli, dan narkoba itu yang sangat berat.

Dari catatan anda harus menyiapkan berapa para narapidana untuk bisa melakukan hal seperti itu?

Temuan kita di awal 2012 dalam sebuah pemantauan itu bervariasi. Misalnya untuk kunjungan itu variasi bisa Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, kemudiah HP sewanya dengan petugas, TV juga sewa.

Anda melihat ada perubahan signifikan setelah Dirjen Pemasyarakatan Pak Sihabuddin diganti oleh Pak Sueb?

Itu yang kita sayangkan. Artinya pada saat pergantian dirjen, Kementerian Hukum dan HAM tidak melakukan attachment secara tepat sehingga apa yang dilakukan Pak Sueb mulai lagi dari nol. Jadi Pak Sueb mengeluarkan surat edaran Halinar ada pedomannya yang dikeluarkan. Pada akhirnya baru dimulai Februari lalu. Jadi ini juga komitmen dari Pak Menteri juga, jadi menempatkan orang harus lewat fit anda proper test, jangan sampai ketika menduduki dia malah merusak.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pansel Capim KPK Diminta Tak Loloskan Kandidat Bermasalah