Bagikan:

PAN: Daftar Bolos yang Dikeluarkan BK DPR Masih Perlu Diklarifikasi

KBR68H, Jakarta - Badan Kehormatan DPR membuka daftar anggota dewan terhormat yang sering bolos.

BERITA

Kamis, 16 Mei 2013 11:18 WIB

Author

Doddy Rosadi

PAN: Daftar Bolos yang Dikeluarkan BK DPR Masih Perlu Diklarifikasi

daftar bolos, anggota DPR, Badan Kehormatan, teguh juwarno, jakarta

KBR68H, Jakarta - Badan Kehormatan DPR membuka daftar anggota dewan terhormat yang sering bolos. Data absensi yang dibuka merupakan data anggota dewan sepanjang tahun 2012. Keputusan BK ini diambil setelah banyaknya desakan publik yang menuntut transparansi kinerja para wakil rakyat yang sebagian besar akan kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada tahun 2014 mendatang. Di dalam daftar tersebut, tercantum beberapa politisi ternama, seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso, Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Bagaimana tanggapan anggota DPR atas data yang dibuka Badan Kehormatan DPR itu? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno dalam program Sarapan Pagi

Bagaimana anda melihat banyak anggota dewan yang banyak bolosnya?

Jadi pada umumnya kalau temuan kami di Fraksi PAN setelah mencocokkan antara data yang dibuka BK dengan data dari kesekretariatan yang pertama data tersebut ada sedikit yang perlu klarifikasi. Misalkan soal persentase kehadiran, karena terkait masalah absensi ini kami di Fraksi PAN menjadikan satu rapot anggota dewan yang bersangkutan dan sekaligus juga menjadi rapot fraksi di mata DPP. Istilahnya ada namanya satu ukuran kinerja kesuksesan fraksi itu, parameternya itu adalah salah satunya absen. Tidak hanya absen di paripurna tapi di rapat-rapat komisi, rapat alat kelengkapan dewan, dan rapat-rapat fraksi. Jadi kami punya catatannya itu mengacu pada laporan masing-masing kesekretariatan khususnya Biro Persidangan DPR. Hasil rekap itulah yang kita lakukan secara berkala. Ini yang menjadi salah satu alat ukur buat DPP untuk melihat apakah seorang anggota dewan bekerja dengan baik, apakah fraksi bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena manakala ada anggota dewan yang misalkan tidak hadir dua kali saja itu sudah langsung kita rilis surat tidak hadir, kita pertanyakan dan sebagainya untuk klarifikasi.

Tapi banyak yang mengakali soal absensi ini, apakah benar? seperti apa aturan ini sebenarnya?

Yang pasti kita melihat langkah yang dilakukan Badan Kehormatan untuk membuka data rekaman absensi anggota ini harus disambut baik. Karena disitu menunjukkan kesungguhan kita untuk meningkatkan kinerja anggota dewan lebih transparan. Tapi ada sedikit misleading, di satu sisi tentu merugikan baik anggota yang bersangkutan maupun fraksi-fraksi. Pertama tidak masuknya ini harus diklarifikasi alasannya apa, kalau informasi yang ada ini hanya mereka tidak masuk padahal tidak masuknya mereka berizin. Salah satu yang kami rasakan merugikan anggota kami adalah setelah kami lihat seluruh anggota kita yang tidak masuk mengacu pada yang di bawah 50 persen itu ternyata mereka izin dengan tugas yang jelas. Diantaranya adalah bersamaan pada saat mereka kunjungan keluar negeri atau kunjungan terkait daerah pemilihannya,  tapi tidak ada yang bolos kemudian izinnya tidak ada. Ini satu hal yang kalau kita lihat sepintas rekamannya Badan Kehormatan seolah-olah kawan-kawan ini bolos begitu saja, ini merugikan.
 
Kalau Pak Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR barangkali juga perlu klarifikasi ya?

Betul. Dalam kaitan pimpinan DPR Pak Pramono Anung juga sudah memberikan klarifikasi sebenarnya. Memang ada aturan yang berbeda dibandingkan para anggota, karena pimpinan DPR salah satunya mengacu pada Undang-undang MD3 memiliki fungsi representasi kelembagaan. Jadi mereka ini banyak sekali agenda-agenda mewakili DPR dalam kapasitas pimpinan untuk menghadiri berbagai macam undangan lembaga. Itu seringkali bertabrakan, maka di pimpinan DPR ada aturan dilakukan secara bergiliran. Misalnya pada saat paripurna membahas tentang isu ekonomi maka biasanya yang memimpinnya adalah wakili pimpinan DPR yang membidangi bidang tersebut, sehingga tidak perlu semua yang hadir karena memang pimpinan paripurna harus empat-empatnya ada di depan.

Kalau kemudian di dalam kenyataannya mereka banyak yang bolos tetapi tidak ada tugas lain yang harus diselesaikan. Apakah partai akan meminta klarifikasi ke mereka lebih dahulu?

Tentu kalau di mekanisme PAN jelas, bahwa dengan kita membuat ukuran-ukuran tadi maka kemudian ini jadi bahan evaluasi. PAN mengukur keseriusan seorang anggota dewan untuk menjadi dewan, kalau tidak mau menjadi legislator ya sudahlah kenapa harus kita dorong kembali. Dalam konteks di parlemen itulah fungsi Badan Kehormatan untuk perlunya melakukan klarifikasi, karena di BK juga ada kasus misalnya salah seorang anggota dewan sampai 11 kali dia tidak masuk itu dilakukan klarifikasi apa alasan-alasan yang menyebabkan tidak masuk. Satu hal lagi klarifikasi ini penting karena bisa saja orang buat izin padahal sebenarnya dia tidak ada tugas yang urgent, makanya izin ini harus sepengetahuan fraksi.

Partai mana saja yang mengajukan protes karena merasa tidak tepat apa yang disampaikan daftara absensi dari BK?

Saya kira pada umumnya semua. Karena penjelasannya hanya bolos, padahal anggota-anggota tersebut yang bolos benar itu tidak ada dalam catatan kita. Memang yang perlu diklarifikasi adalah alasan tidak masuknya, karena izinnya jelas ada. Ini sebenarnya kalau dibilang protes lebih tepatnya klarifikasi, kami juga siapkan data-data.      

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Mengkritik Klaim Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi

Most Popular / Trending