Kabupaten Batubara Terkorup di Sumatera Utara

Kabupaten Batubara menjadi daerah terkorup di antara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, diikuti kabupaten Lagkat dan kota Medan. Direktur FITRA Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, fakta ini sesuai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu.

NUSANTARA

Kamis, 30 Mei 2013 18:50 WIB

Author

Andang Suyadi

Kabupaten Batubara Terkorup di Sumatera Utara

Kabupaten Batubara, Terkorup, Sumatera Utara

KBR68H, Medan - Kabupaten Batubara menjadi daerah terkorup di antara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, diikuti kabupaten Lagkat dan kota Medan.

Direktur FITRA Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, fakta ini sesuai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu. Total kerugian negara di kabupaten Batubara mencapai Rp 226 miliar. Sementara, kerugian negara total di Sumatera Utara mencapai Rp 389 miliar

"Kabupaten Batubara tahun ini di audit BPK semester II 2012 memperoleh prestasi rangking satu untuk menghasilkan korupsi sebesar 226 miliar, disusul dengan Kabupaten Langkat sebesar 113 miliar dan Kota Medan sudah mengalami penurunan jadi rangking 3 sebesar 54 miliar," jelas Rurita Ningrum.

Direktur FITRA Sumut, Rurita Ningrum menambahkan, besarnya temuan kerugian negara yang dicatat BPK itu harus membuat masyarakat di kabupaten Batubara dan Langkat berhati-hati saat memilik pemimpin. Apalagi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2014-2019 di sana segera berlangsung.

Editor: Anto Sidharta


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.