Jalan Terjal Menuju Otonomi Kampus

Peraturan soal otonomi kampus diatur lewat Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap dengan UU itu kampus menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan.

BERITA

Rabu, 22 Mei 2013 22:53 WIB

Author

Dimas Rizky

Jalan Terjal Menuju Otonomi Kampus

UU Pendidikan Tinggi, UU No 12 Tahun 2012, otonomi kampus, unpad

KBR68H, Jatinangor-Peraturan soal otonomi kampus diatur lewat Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap dengan UU itu kampus menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan. Tapi tidak semudah itu pada akhirnya kampus bisa mandiri. Aktvis kampus justru khawatir, mahasiswa malah menjadi korban dari kebijakan tersebut.


Salah satu penolak otonomi kampus itu adalah Presiden BEM Kema Universitas Padjadjaran, Wildan Ghiffary. Dia mengatakan banyak permasalahan yang bisa timbul akibat kebijakan itu. Diantaranya adalah soal mahalnya biaya pendidikan yang akan dibebankan kepada mahasiswa. Menurut dia kemungkinan hal itu bisa terjadi sangat besar karena tidak ada cara lain untuk kampus bisa memperoleh tambahan dana untuk operasionalnya.


Tapi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Patdono Suwignjo menyatakan kebijakan itu justru bisa menjaring anak siswa miskin yang tak mampu. Karena subsidi yang selama ini diberikan kepada perguruan tinggi, bisa diterapkan ke dalam beasiswa. Ia juga menjamin mahaiswa tidak akan menjadi korban dalam otonomi kampus. Justru biaya pendidikan bisa semakin murah karena selain mendapat subsidi, kampus juga mendapatkan dana tambahan operasional.


Transparansi Kampus Sebagai Prasyarat
Bukan cuma itu hal yang dikhawatirkan mahasiswa. Wildan mengatakan selama ini proses transparansi kampus tidak berjalan sama sekali. Padahal aturan sudah mewajibkan agar Perguruan Tinggi (PT) untuk memberikan transparansi pengelolaan keuangannya. Namun itu tidak terjadi. Bahkan Wildan bersama BEM Unpad harus pergi ke kantor Kemendikbud di Jakarta untuk meminta penjelasan transparansi anggaran kampusnya, termasuk transparansi program kerja. Karena itu dia mengakui BEM tidak bisa memberikan solusi atau jalan keluar dari perbedaan pendapat ini karena sikap “tertutup” kampus tersebut.


Sementara Pengamat Pendidikan dari Institut Teknologi Bandung Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan kekhawatiran para mahasiswa masih wajar. Menurutnya otonomi yang dimaksudkan adalah agar kampus bisa mengelola anggaran dengan baik. Misalkan ditemui pelanggaran dalam pelaksanaannya, dia meminta Kemendikbud untuk menelusurinya. Catatan lainnya adalah meski telah mendapatkan anggaran tambahan, pemerintah tak seharusnya begitu saja melepas tanggungjawabnya. Menurut Satrio hingga saat ini, permasalahan muncul karena pemerintah belum memberikan anggaran yang cukup untuk perguruan tinggi. Makanya perguruan tinggi diminta untuk mencari pendanaan tambahannya. Salah satu solusi untuk memecahkan masalah ini adalah adanya kesepakatan antara DPR-pemerintah soal besaran anggaran untuk diberikan ke kampus-kampus. Nantinya jika besaran anggaran itu disepakati, pekerjaan rumah selanjutnya adalah implementasi program-program kerja di lapangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Patdono Suwignjo mengklaim pemerintah punya cara sendiri dalam menjaga transparansi anggaran. Dia menjamin akan ada tim untuk mengaudit anggaran yang masuk maupun yang keluar dari tiap-tiap kampus. Sanksi berupa peringatan, penundaan jabatan dan lainnya, sudah disiapkan jika memang terjadi kejanggalan anggaran.


Tambahan lainnya, kata Satrio, harus diikuti dengan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perguruan tinggi. Hal itu bisa dilakukan dengan perubahan atau perbaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara. Sebab pelaksanaan otonomi belum diatur dalam sistem keuangan negara. Inti perubahannya adalah perguruan tinggi yang otonom diberi amanah oleh negara mendapatkan penganggaran yang sesuai untuk pengelolaan perguruan tinggi.


Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Kemdikbud. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Program Siswa Asuh Sebaya Bantu Pelajar Berstatus Ekonomi Kurang Mampu

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Let's Happy Be Healthy with Mima Shafa

WHO Sediakan Jutaan Unit Tes Cepat COVID bagi Negara Miskin