Sikap Fraksi di DPRD DKI Terpecah soal Karantina Wilayah Jakarta

Jakarta dianggap sudah siap dari aspek ekonomi dan logistik untuk karantina wilayah. FPKS DPRD DKI menyayangkan sikap pemerintah pusat yang malah tidak setuju.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 01 Apr 2020 17:07 WIB

Author

Wahyu Setiawan

Sikap Fraksi di DPRD DKI Terpecah soal Karantina Wilayah Jakarta

Warga berhenti di pintu masuk Komplek Pondok Jaya, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2020). (Foto: ANTARA/Indrianto)

KBR, Jakarta - Sikap fraksi di DPRD DKI Jakarta terpecah soal karantina wilayah ibu kota. 

Usulan karantina wilayah sebelumnya disampaikan Gubernur Anies Baswedan ke pemerintah pusat, namun tak direstui. Karantina wilayah diusulkan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Arifin mengatakan, fraksinya sejak awal mendorong langkah Anies mengusulkan karantina wilayah itu. 

Menurutnya, Jakarta sudah siap dari aspek ekonomi dan logistik untuk karantina wilayah. Ia justru menyayangkan sikap pemerintah pusat yang malah tidak setuju.

"Tinggal diantisipasi persiapan logistiknya jangan sampai menyengsarakan warga. Jadi prinsipnya kita mendukung apa yang menjadi program gubernur tersebut. Ini kan sebagai sebuah langkah untuk memutus mata rantai penularan virus tadi. Harus ada langkah-langkah yang cepat untuk melakukan itu," ujarnya saat dihubungi KBR, Selasa (31/3/2020).

Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin menyebut, kebijakan karantina wilayah sudah sangat mendesak untuk diterapkan di Jakarta. Sebab saat ini ibu kota menjadi epicentrum penyebaran virus ini. 

Ia berjanji bakal terus memberi masukan ke Pemprov agar program-program yang dicanangkan bisa efektif dan cepat memutus mata rantai virus ini.

Dukungan serupa juga disampaikan fraksi lain yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Gerindra.

Menurut anggota Fraksi Gerindra, Syarif, rencana Anies untuk menyetop mobilitas warga di Jakarta sudah baik. Tinggal dipikirkan lebih matang soal ketersediaan pangan untuk warga tidak mampu dan pekerja harian.

"Karena wabah Covid-19 ini sudah demikian besar dan sulit dikendalikan. Satu-satunya cara adalah mengkarantina wilayah DKI Jakarta untuk batas waktu tertentu," katanya saat dihubungi KBR, Selasa (31/3/2020).

Butuh 8 Triliun

Anggota Fraksi Demokrat, Mujiyono, bahkan sudah memperhitungkan kesiapan logistik hingga anggaran jika Jakarta diberlakukan karantina wilayah. 

Menurut Mujiyono, butuh anggaran sekitar Rp8,4 triliun untuk memberikan subsidi kebutuhan pokok warga selama 14 hari saat karantina wilayah.

"Kalau Fraksi Demokrat sejak awal menyarankan itu (karantina wilayah). Kami menyampaikan pendapat sekaligus solusi. Pendapat kami lockdown, dari kemarin harusnya. Kan lajunya sudah susah dibendung. Komunikasi dengan pemerintah pusat, sesegara mungkin sejak kemarin, dan Pak Gubernur sudah melakukan. Ini masalahnya sudah kewenangan. Kewenangan yang berakibat tanggung jawab anggaran," ungkapnya saat dihubungi KBR, Selasa (31/3/2020).

Penghitungan serupa juga sudah dilakukan Fraksi PAN. Anggotanya, Oman Rohman Rakinda, mengatakan untuk satu bulan dibutuhkan sekitar Rp7 triliun untuk menjamin kebutuhan masyarakat.

"Kami, sangat mendukung langkah Gubernur untuk karantina wilayah. Hitungan kami dari kesiapan logistik dan anggaran DKI (sudah) siap," ujar Oman dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Rabu (1/4/2020).

Menurutnya, karantina wilayah bisa lebih efektif membatasi penyebaran Covid-19.

PDIP menolak

Sebaliknya, Fraksi PDIP yang punya jatah kursi paling banyak di DPRD, lebih setuju penerapan isolasi mandiri ketimbang karantina wilayah. 

Anggota Fraksi PDIP Gilbert Simanjutak mengatakan, kebijakan isolasi mandiri sudah cukup untuk membendung laju penularan Covid-19.

"Hampir seluruh masyarakat dengan sukarela melakukan isolasi mandiri. Gambaran yang lalu lalang di jalan disebabkan terpaksa pulang bekerja. Sedangkan yang masih berkumpul di gang-gang adalah masyarakat yang dengan sosial ekonomi rendah. Artinya kebijakan isolasi mandiri sudah efektif. Hanya perlu sedikit tekanan kepada mereka yang masih berkumpul," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Rabu (1/4/2020).

Menurut Gilbert, dengan adanya isolasi mandiri ini, hanya butuh kesabaran dan ketenangan dalam 2-3 minggu ke depan. 

Dengan selesainya inkubasi 14 hari pada pasien isolasi, menurutnya jumlah kasus akan menurun drastis.

"Walau pun masih harus diwaspadai penyebaran sekunder, di mana perlu dievaluasi bahwa kasus baru tidak ada selama sedikitnya 2 minggu," lanjutnya.

Ia justru mendesak Pemprov DKI lebih menjamin kebutuhan dasar bagi tenaga medis dan masyarakat rentan seperti buruh harian, pedagang keliling, hingga penyandang disabilitas. 

Menurutnya, mereka layak dibantu dengan diberi bantuan langsung oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkirim surat ke pemerintah pusat pada 28 Maret 2020 untuk menerapkan karantina wilayah di ibu kota. 

Karantina wilayah dimaksudkan guna mencegah penyebaran Covid-19 makin meluas. Namun usulan itu ditolak pihak Istana. Presiden Joko Widodo lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PBSS). 

Hingga Rabu (1/4/2020) pagi, total pasien positif di Jakarta mencapai 794 kasus, atau hampir separuh dari total kasus di Indonesia yang mencapai 1.528.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Adaptasi Pelaksanaan New Normal di Tengah Pandemi COVID-19

Jepang Cabut Status Darurat Covid-19

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19