KBR, Jakarta - Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pembahasan RUU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan.
Tapi, Pusat Studi Hukum Konstitusi Indonesia (PSHK) menilai penundaan kluster itu saja tidak cukup.
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi menilai kluster lain RUU Cipta Kerja juga bermasalah, seperti kluster terkait isu lingkungan, kewenangan pemerintah daerah, hingga logika perundang-undangan yang problematik.
Berita Terkait
- RUU Cipta Kerja: Pengusaha Perkebunan Tak Perlu Bikin Amdal
- RUU Cipta Kerja Hapus Tanggung Jawab Pengusaha atas Karhutla
- RUU Cipta Kerja Hapus Batasan Impor Pangan
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi lantas meminta agar pembahasan seluruh naskah RUU Cipta Kerja dihentikan.
"Kami mendorong DPR terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR saat ini, pertama untuk mendesak Presiden untuk menarik dulu draf yang sekarang diajukan," kata Fajri kepada KBR, Senin (27/4/2020).
"Kemudian porsi RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) jangan dilakukan oleh DPR, lakukan oleh pemerintah. Undang lagi ahli-ahli itu untuk kemudian bisa menjadi masukan," lanjutnya.
Editor: Agus Luqman
Banyaknya anggota parlemen perempuan belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. 
"Jadi bisa dilakukan pembubaran oleh teman-teman kepolisian, baik atas usul rekomendasi Bawaslu, atau pun kemudian temuan dari kepolisian." 
"Karena sudah disebutkan boleh konser musik, ini akan jadi trouble menurut saya ke depan," 
"Konser itu wujudnya pasti dangdutan itu, pasti berbahaya,"
"Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan covid.” 
"Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang."
"Sejak lahirnya regulasi itu memang sudah diskriminatif. Kita lihat saja pasal-pasalnya, bahkan Setara mencatat ada 9 locus diskriminasi dalam peraturan tersebut." 
"Nanti akan jadi benang kusut,"
"Ada yang menyebutnya kepala keamanan, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jeger, ada juga preman. Nah mereka ini kan setiap hari di sana," 
"Mungkin risiko dari pengetesan yang sangat masif, menghasilkan kasus yang banyak maka dia zonanya merah. Tapi saya apresiasi agresivitas pengetesannya."
"Ini bekerja sama dengan jaringan grup Hotel Accor, Novotel, Ibis, dan lain-lain, maupun Tauzia seperti Harris dan sebagainya," 
"Saya petugas negara, dan saya tidak menjual kewenangan saya pada Rupiah sebesar apapun," 
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" 
Indonesia memiliki luasan lahan gambut tersebesar kedua di dunia. Capaian luasannya, 22,5 hektar dan menyimpan 30 persen karbon dunia. 
"Yang meninggal itu masih dilakukan visum, Saya tidak bisa menentukan itu karena medis, ada nanti tim yang untuk menjelaskan itu, ”
"Untuk meminimalisir resiko di ruang publik, sehingga itu memang akan membantu betul kita menghambat laju penularan Covid ini," 
"Pemerintah telah menetapkan, kita harus sami'na wa atho'na. Kita harus menaatinya."
Saat ini, razia juga gencar dilakukan di pusat-pusat keramaian.
"Jadi peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu akan terus menambah fasilitas di hotel, termasuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3"
