KBR, Jakarta - Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pembahasan RUU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan.
Tapi, Pusat Studi Hukum Konstitusi Indonesia (PSHK) menilai penundaan kluster itu saja tidak cukup.
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi menilai kluster lain RUU Cipta Kerja juga bermasalah, seperti kluster terkait isu lingkungan, kewenangan pemerintah daerah, hingga logika perundang-undangan yang problematik.
Berita Terkait
- RUU Cipta Kerja: Pengusaha Perkebunan Tak Perlu Bikin Amdal
- RUU Cipta Kerja Hapus Tanggung Jawab Pengusaha atas Karhutla
- RUU Cipta Kerja Hapus Batasan Impor Pangan
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi lantas meminta agar pembahasan seluruh naskah RUU Cipta Kerja dihentikan.
"Kami mendorong DPR terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR saat ini, pertama untuk mendesak Presiden untuk menarik dulu draf yang sekarang diajukan," kata Fajri kepada KBR, Senin (27/4/2020).
"Kemudian porsi RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) jangan dilakukan oleh DPR, lakukan oleh pemerintah. Undang lagi ahli-ahli itu untuk kemudian bisa menjadi masukan," lanjutnya.
Editor: Agus Luqman
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,” 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Selama 10 hari pelaksanaan PPKM mikro angka konfirmasi positif covid-19 di Banyuwangi tercatat mengalami penurunan sebesar 32,27 persen. 
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Di Puspaga Harapan, juga menjadi tempat untuk mendeteksi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, karena korban bisa melapor jika mengalami kekerasan,"
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
