KBR, Jakarta - Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pembahasan RUU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan.
Tapi, Pusat Studi Hukum Konstitusi Indonesia (PSHK) menilai penundaan kluster itu saja tidak cukup.
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi menilai kluster lain RUU Cipta Kerja juga bermasalah, seperti kluster terkait isu lingkungan, kewenangan pemerintah daerah, hingga logika perundang-undangan yang problematik.
Berita Terkait
- RUU Cipta Kerja: Pengusaha Perkebunan Tak Perlu Bikin Amdal
- RUU Cipta Kerja Hapus Tanggung Jawab Pengusaha atas Karhutla
- RUU Cipta Kerja Hapus Batasan Impor Pangan
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi lantas meminta agar pembahasan seluruh naskah RUU Cipta Kerja dihentikan.
"Kami mendorong DPR terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR saat ini, pertama untuk mendesak Presiden untuk menarik dulu draf yang sekarang diajukan," kata Fajri kepada KBR, Senin (27/4/2020).
"Kemudian porsi RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) jangan dilakukan oleh DPR, lakukan oleh pemerintah. Undang lagi ahli-ahli itu untuk kemudian bisa menjadi masukan," lanjutnya.
Editor: Agus Luqman
"Untuk keamanan bersama dan keamanan pasien juga, kami tutup UGD sementara sambil menunggu hasil petugas yang lain. Kalau misalnya hasil petugas yang lain negatif, kami kembali buka layanan."
"Dalam periode 2020-2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sebanyak 4 juta orang," kata Menko Perekonomian.
"Sampai saat ini masih banyak bantuan langsung tunai ini belum sampai ke teman-teman pengusaha mikro."
"Dengan harapan bahwa setelah pandemi ini, ini menjadi yang paling cepat bisa rebound."
"Semua difokuskan pada penanganan Covid-19, dampak turunannya, dan saya garis bawahi ini: semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta."
"Kemungkinan baru kegiatan salat Jumat dan salat wajib lima waktu. Dan itu pun nanti dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku." 
"Kami khawatir fasilitas yang diberikan dari BBM, paket sembako atau PKH ini tidak diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan,"
"Bahwa kegiatan sekolah itu bukan hanya yang dilakukan dalam bentuk tatap muka di area bangunan sekolah. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga masuk dalam kriteria kegiatan sekolah," 
“Sudah waktunya bagi seluruh pihak bersatu padu dalam menghadapi situasi ini dan bersama-sama memulihkan Indonesia."
"Skenario ini belum menjadi keputusan dan masih perlu dibahas secara berjenjang dari daerah sampai ke tingkat pusat."
"Karena salah satu penularan Covid-19 melalui droplet atau cairan yang keluar dari saluran mulut dan hidung saat batuk, bersin, maupun berbicara."
"Kalau kasus (Covid-19) sedikit tapi testing-nya terbatas, kita agak ragu-ragu."
"Jika bakat dan energi mereka terpasung karena kurangnya kesempatan atau keterampilan, itu akan merusak masa depan kita dan menyulitkan pemulihan ekonomi pasca-Covid."
"Pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan"
"Setiap pergantian tamu kan pasti dilakukan disinfektan supaya untuk meyakinkan kamar itu sudah dalam kondisi bersih," 
"Tidak ada jaminan pasti bahwa 2021 akan aman. Karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di tahun ini, Desember 2020."
"Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SIKM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19."
Pajak dikenakan untuk berbagai produk digital seperti layanan streaming musik dan film, aplikasi dan games, serta jasa daring lainnya yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan.
"Ada kemungkinan dalam situasi kenormalan baru orang-orang akan lebih sering makan di rumah, baik dengan berbelanja bahan makanan dan masak sendiri, ataupun dengan layanan delivery."
