Pemerintah Bahas Larangan Mudik Idulfitri 2020

Tetapi harus juga kita pertimbangkan aspek-aspek yang lain. Semuanya bicara menyangkut masalah aspek keselamatan, kemanusiaan dan sebagainya

BERITA | NASIONAL

Senin, 20 Apr 2020 18:18 WIB

Author

Lea Citra, Valda Kustarini

Pemerintah Bahas Larangan Mudik Idulfitri 2020

Ilustrasi penumpang di stasiun kereta saat mudik idulfitri. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Kementerian Perhubungan tengah membahas kebijakan larangan mudik saat Idulfitri 2020, karena berpotensi memperluas penyebaran covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengungkapkan, pemerintah masih mempersiapkan jaring pengaman sosial sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

"Ada beberapa pertimbangan yang kita lakukan. Yang pertama lebih tertuju kepada untuk pencegahan virus corona. Tetapi harus juga kita pertimbangkan aspek-aspek yang lain. Semuanya bicara menyangkut masalah aspek keselamatan, kemanusiaan dan sebagainya. Ya saya, sore ini akan rapat kembali dengan Pak Menko Maritim. Saya sih berharap secepatnya diambil keputusan. Dan mungkin salah satu agenda nanti adalah, menyangkut masalah. Kita akan kapan memulai, atau kemudian kita harus kapan menyampaikan larangan mudik itu," kata Budi saat webinar Katadata, Senin (20/4/2020).

Budi Setiyadi mengatakan, operasional semua moda transportasi manusia jarak jauh akan dihentikan saat kebijakan larangan mudik diterapkan. Selain moda transportasi, jalan tol juga akan ditutup.

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memproyeksikan sekitar 1,3 juta orang di Jabodetabek berpotensi mudik. 

Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono mengatakan, pemudik yang berasal dari Jabodetabek itu, akan menuju Provinsi Jawa Tengah dan berbagai provinsi di Pulau Jawa lainnya.

Selain Pulau Jawa, Pulau Sumatera juga akan menjadi tujuan utama pemudik.

"Sebarannya, Jawa Barat 13 persen, Jateng 33 persen, DIY 7,8 persen, Sumatera 20 persen dan lampung 8 persen," kata Agus Mulyono.

Agus juga meminta menggencarkan sosialisasi bahaya bagi masyarakat yang ingin mudik.

"Bagaimana menekan nekat dan bersikeras mudik? Membuat kampanye jangan jadi ODP (Orang dalam Pemantauan) di kampung, persoalannya kalau dia datang jadi ODP. Kalau tidak ada pemasukan, ya mengandalkan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Kemudian mudik dengan virtual, bisa menggunakan kupon komunikasi, sebagai kompensasi. Kupon komunikasi lebih mudah dan bisa dideteksi oleh teknologi," pungkasnya.

 

Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Inspeksi Pemanfaatan Ketenagaanukliran di Indonesia

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10