Luhut: Pemerintah Hanya 'Mengimbau' Warga Tidak Mudik, Bukan 'Melarang'

""Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali.""

KBR, Jakarta - Pemerintah hanya 'mengimbau' warga agar tidak mudik, bukannya 'melarang' total.

Hal itu diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi videonya bersama awak pers, Kamis (2/4/2020).

“Orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi, kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Kalau bawa penyakit itu, di daerah sudah terbukti ada yang meninggal, bisa meninggal, bisa keluargamu," kata Luhut.

"Oleh karena itu kita anjurkan tidak mudik. Karena tidak mudik, kita harus beri kompensasi, dan itu kami lakukan di sini. Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali," lanjutnya.

Menurut Luhut, jika pemerintah mengeluarkan larangan total untuk mudik, kelompok yang paling dirugikan adalah masyarakat ekonomi lemah.

“Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga di Hubei. Makanya, dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden, dan Presiden lebih jernih, kalau itu (lockdown) dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah. Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat, dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu,” kata Luhut lagi.

Luhut menganggap keputusan pemerintah yang menolak lockdown dan hanya sekedar 'mengimbau' ini sudah tepat.

Ia juga bilang sampai sekarang pemerintah tidak membatasi atau menyetop layanan transportasi umum.

“Mengenai pembatasan (transportasi umum), coba Anda baca dengan cermat, itu hanya rekomendasi dari Ibu Polana (Kementerian Perhubungan), nggak ada diputuskan,” ujarnya.

Editor: Agus Luqman

• COVID-19
• mudik