KBR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR agar menunda sebagian pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Pada kesempatan kali ini atas nama Ketua dan Pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, untuk kluster Ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya," kata Puan, seperti dikutip Antara, Kamis (23/4/2020).
Puan menyebut pembahasan kluster itu perlu ditunda karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat khususnya dari serikat pekerja.
"Karena waktunya memang sekarang ini besok menjelang bulan Ramadan kita semua akan menjalankan ibadah puasa, dan setelah itu tentu saja kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri," tambah Puan.
"Kami akan meminta kepada Baleg untuk fokus kepada kluster-kluster yang memang bisa dibahas pada waktu yang pendek ini," katanya lagi.
Puan juga meminta DPR fokus menjalankan fungsi pengawasan legislasi dan anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19.
Editor: Rony Sitanggang
"Jika ada yang tetap memaksa masuk Jakarta tanpa SIKM, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang sudah ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19."
Pajak dikenakan untuk berbagai produk digital seperti layanan streaming musik dan film, aplikasi dan games, serta jasa daring lainnya yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan.
"Ada kemungkinan dalam situasi kenormalan baru orang-orang akan lebih sering makan di rumah, baik dengan berbelanja bahan makanan dan masak sendiri, ataupun dengan layanan delivery."
"Kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5 (Juni), itu imajinasi. Itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri."
"Ini nanti akan sulit pengawasannya walaupun diimbau, diminta, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, tapi faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi pelanggaran sangat besar."
"Sebetulnya new normal itu sama saja dengan PSBB, namun dikurangi. (Contohnya) sudah boleh bekerja, boleh traveling, boleh sekolah, boleh ke mal, boleh ke restoran."
"Studi ini sudah disetujui oleh institusi pengawas setempat, dan sudah mendapat persetujuan tertulis dari keluarga terdekat jenazah," kata tim peneliti medis Jerman.
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan."
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"Vaksin Covid-19 harus diklasifikasikan sebagai 'global public good' (barang publik global) untuk kesehatan dalam rangka mengakhiri pandemi," kata Dirjen WHO.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
Nelayan yang mendapat bantuan baru sekitar 5.000 orang. Padahal, jumlah nelayan anggota HNSI Cilacap yang memiliki kartu anggota berjumlah sekitar 20 ribu orang.
Meski menggembirakan, hasil uji coba vaksin buatan Moderna ini masih diragukan sejumlah ilmuwan.
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
“Sekarang kami mewaspadai yang terscreening positif rapid test yang mau berangkat itu sudah 135. Bukan dari Balikpapan mereka dari kabupaten lain di Kaltim"
