KBR, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berencana menerapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) untuk sejumlah kota di wilayahnya.
"(Rencana) PSBB fokus ke Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dulu. (PSBB) Jakarta sudah disetujui, maka Jabar akan samakan polanya dulu untuk kabupaten kota yang berdekatan dengan Jakarta," kata Ridwan Kamil kepada Antara, Selasa (7/4/2020).
"Tidak bisa kalau hanya DKI Jakarta yang melakukan PSBB, sementara yang lain tidak melakukan. Jadi itu disinkronkan hari ini, kebetulan ada rapat sama Pak Wapres. Nanti disampaikan," ujar dia.
Ridwan Kamil mengaku saat ini pihaknya masih berupaya melengkapi data yang diperlukan untuk mengajukan izin PSBB ke Kementerian Kesehatan.
“Urusan PSBB (Pemprov Jabar) mendahulukan (daerah) yang nempel Jakarta dulu. Karena apapun yang Jakarta lakukan kita harus satu frekuensi. Dalam satu aglomerasi penyebaran (Covid-19) itu harus satu keputusan,” tuturnya kepada Antara.
Di skala nasional, saaat ini Jabar sudah menjadi provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak kedua setelah Jakarta. Rincian jumlah kasusnya sampai Selasa (7/4/2020) adalah:
- DKI Jakarta: 1.369 kasus
- Jawa Barat: 343 kasus
Editor: Agus Luqman
1,77 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi
Tahun tahun 2018 prevalensi stunting sebesar 30,8% sementara pada tahun 2019 menurun menjadi 27,7%.
Ia diperiksa di Gedung KPK bersama 8 orang lainnya yang berstatus sebagai saksi
Klaster perkantoran Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kantor Dinas Perhubungan Banyuwangi dan Kantor Dinas Kesehatan Banyuwangi
Momentum pandemi jadi sarana efektif untuk edukasi bahaya asap rokok
Pertamina hanya mengeluarkan program promosi yang menetapkan harga Pertalite sama dengan Premium
Keterbatasan tempat dan minimnya alat pelindung diri (APD) jadi masalah utama pengungsi.
Pengenalan pancasila penting agar setelah dewasa, sikap dan sifatnya mampu mencerminkan bangsa yang sopan, ramah dan memegang teguh ideologi pancasila.
Pelaporan dilakukan atas dugaan korupsi yang didapat dari penemuan penggunaan anggaran yang tidak wajar di Unnes.
Pembahasan terkait data sangat penting sehingga semua peserta rapat harus hadir tanpa diwakilkan.
Penjatuhan sanksi berupa pemblokiran data yang bersangkutan agar tidak bisa promosi jabatan
Kepolisian harus konsisten menindak kerumunan lain menggunakan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan
Ahli IT dibutuhkan untuk mendorong percepatan ekonomi digital di tanah air
Sebanyak dua juta orang akan mendapatkan bantuan tersebut
Jokowi bersedia bila telah ada rekomendasi dari tim yang berwenang terkait vaksin tersebut
Adapun tiga lainnya masih dalam proses pencarian
Polisi tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran pidana dari Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2020 mencapai US$131,54 miliar atau menurun 5,58 persen dibanding periode yang sama tahun 2019
Basuki mengatakan dari alokasi anggaran dari Rp 87,83 Triliun di 2020, baru terserap Rp 64,066 Triliun
