KBR, Jakarta - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat wilayah kabupaten/kota tidak efektif memutus rantai penularan Covid-19.
Hal itu dinyatakan pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono.
"Dari pengalaman negara lain itu, kalau 80 persen penduduk mematuhi PSBB baru ada dampaknya. Dan PSBB-nya tidak lagi lokal dari kota ke kota, sudah waktunya PSBB itu sudah nasional. Karena kita bencananya nasional, kedaruratan sudah nasional ya kan," kata Pandu kepada KBR, Rabu (22/4/2020).
"Jadi kita perlu 80 persen penduduk paling tidak supaya PSBB-nya ini bisa berdampak. Yang sekarang ini (kasus Covid-19) masih menanjak terus nih, sampai bulan Mei ini nanti," lanjutnya.
Pandu menyarankan Presiden Jokowi mengambil alih wewenang Menteri Kesehatan dalam pengambilan keputusan PSBB.
"Mobilitas penduduk Indonesia harus dihentikan. Masyarakat harus dilarang keluar rumah dan mudik. Sebab potensi lonjakan pasien Covid-19 semakin meningkat, terutama saat sejumlah laboratorium kehabisan reagen," jelasnya.
Berita Terkait: Covid-19 Berstatus Bencana Nasional, Sri Mulyani Belum Bisa Jelaskan Apa Dampaknya
Banyak Pasien Belum Diperiksa
Menurut laporan juru bicara pemerintah Achmad Yurianto, sampai Rabu (22/4/2020) rincian kasus Covid-19 di skala nasional adalah:
- Kasus positif: 7.418 orang
- Kasus sembuh: 913 orang
- Kasus meninggal: 635 orang
- Orang Dalam Pemantauan (ODP): 193.571 orang
- Pasien Dalam Pengawasan (PDP): 17.754 orang
- Spesimen pasien yang sudah diperiksa: 55.732 spesimen
Editor: Agus Luqman
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,” 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
Selama 10 hari pelaksanaan PPKM mikro angka konfirmasi positif covid-19 di Banyuwangi tercatat mengalami penurunan sebesar 32,27 persen. 
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Di Puspaga Harapan, juga menjadi tempat untuk mendeteksi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, karena korban bisa melapor jika mengalami kekerasan,"
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
