Pengamat: Dua Capres Belum Punya Visi Bagaimana Hadapi Ancaman Siber

Melihat hasil pemeringkatan yang dilakukan Global Cybersecurity Index (GCI) 2018, tak heran jika investasi negara besar lebih memilih Singapura yang keamanan sibernya terbaik di dunia.

BERITA , NASIONAL

Senin, 01 Apr 2019 23:42 WIB

Author

Dwi Reinjani

Pengamat: Dua Capres Belum Punya Visi Bagaimana Hadapi Ancaman Siber

Ilustrasi.

KBR, Jakarta - Lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menilai dua calon presiden yang bertarung di Pemilu 2019 belum ada perhatian lebih terkait ancaman siber.

Padahal, keamanan siber Indonesia termasuk rendah di tingkat Asia dan dunia. Berdasarkan survei Gobal Cybersecurity Index (GCI) 2018-2019, Indonesia menduduki peringkat 41. Peringkat satu keamanan siber dunia ditempati Singapura, disusul Amerika Serikat.

Menurut peneliti CISSReC, Ibnu Dwi Cahyo, Indonesia masih abai dalam melihat adanya ancaman siber dibanding ancaman serangan konvensional. Padahal menilik negara lain, ancaman siber saat ini menjadi fokus keamanan utama. Salah satunya dalam bidang keamanan berinvestasi.

"Dari visi misi, lalu turunan program, itu belum ada yang menyinggung. Kemanan siber, ketahanan siber sebuah negara itu sekarang menjadi salah satu hal yang dipikirkan para pemilik modal untuk berinvestasi. Mau berinvestasi di Indonesia, di Jakarta, bagaimana proteksi keamanan sibernya? Apakah memadai atau tidak?" jawab Ibnu, saat dihubungi KBR, Senin (01/04/2019).

Menurut Ibnu, melihat hasil pemeringkatan yang dilakukan Global Cybersecurity Index (GCI) 2018, tak heran jika investasi negara besar lebih memilih Singapura yang keamanan sibernya terbaik di dunia. 

Ibnu juga mengatakan ke depan Indonesia akan banyak menggunakan sistem berbasis online dalam aktivitas keuangan maupun pelayanan. Hal ini amat penting bagi pemerintah untuk memperkuat pertahanan siber. Di antaranya dengan penegakan hukum untuk para pelanggarnya dengan ancaman yang berat.

Memang Indonesia sudah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  dan TNI serta Polri juga sudah memiliki badan khusus pengamanan siber. Namun menurut Ibnu, koordinasi masih belum terbentuk diantara lembaga tersebut. 

Salah satunya menurut Ibnu lantaran BSSN dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan bukan undang-undang sehingga koordinasi antar lembaga itu kurang maksimal.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17