(CEKFAKTA) Lembaga Survei Amerika Jagokan Prabowo, Benarkah?

Google juga tidak memiliki rekaman arsip orang bernama Jokovic Martinez.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 09 Apr 2019 16:28 WIB

Author

Tim KBR

(CEKFAKTA) Lembaga Survei Amerika Jagokan Prabowo, Benarkah?

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan orasi saat kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019). (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

KBR, Jakarta - Sejumlah media di Indonesia memberitakan mengenai hasil survei yang dilakukan lembaga "Precision Public Policy Polling" asal Amerika.

Lembaga itu menyebut peluang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memenangi Pemilu 2019 cukup besar, mencapai 54 persen. Sedangkan pendukung calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo , menurut survei itu, sebesar 37 persen dan 9 persen tidak memberikan jawaban. 

KBR juga menerima broadcast rilis hasil survei PPPP yang beredar melalui WhatsApp. 

Dalam rilis itu, PPPP mengklaim melakukan survei terhadap 3.032 responden dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 349 provinsi. Tidak diketahui apakah penulisan 349 provinsi itu kesalahan penulisan atau tidak. 

Rilis itu mengklaim dalam surveinya menggunakan metodologi teknologi Interactive Voice Response (IVR). 

Fakta:

KBR menelusuri profil "Precision Public Policy Polling" yang menurut rilis itu menempatkan Jokovic Martinez sebagai Direktur Operasi PPPP. 

Dalam penelusuran melalui Google, tidak ditemukan profil lembaga riset itu. Tidak ada alamat kantor, atau alamat situs di internet. 

Nama lembaga survei "Precision Public Policy Polling" juga tidak ada dalam daftar 538 lembaga yang dianalisa dan diperingkat oleh lembaga pemeringkat polling FiveThirtyEight.com

Baca Juga:

Debat Capres, Apakah Pengaruhi Pilihan? Ini Hasil Riset Peneliti

SMRC: Loyalitas Masyarakat Indonesia terhadap Partai Terendah di Dunia 

***

Yang hampir mirip adalah lembaga bernama "Public Policy Polling", sebuah lembaga survei cukup kredibel yang bermarkas di Carolina Utara. 

Lembaga ini berada di peringkat 16---dari 19 lembaga pollster---paling akurat selama memantau Pemilu AS 2016. Saat itu "Public Policy Polling" memiliki 'average error" 5,2. 

Dalam proyek analisa FiveThirtyEight.com, "Public Policy Polling" masuk grade B, dengan rata-rata average errors 4,9. Average errors adalah perbedaan antara hasil polling dengan hasil sebenarnya. 

FiveThirtyEight merupakan proyek pemeringkatan dan analisa terhadap lembaga survei yang digawangi ahli statistik Amerika Nate Silver. 

Lembaga ini memiliki alamat situs di publicpolicypolling.com. Dalam sistem kerjanya, mereka juga menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR)---sama seperti yang diklaim PPPP. 

Namun, "Public Policy Polling" bukan "Precision Public Policy Polling" seperti yang muncul di rilis itu. 

Sejumlah peneliti dari lembaga survei di Indonesia yang dihubungi KBR mengaku belum pernah mendengar nama  "Precision Public Policy Polling". 

Sedangkan tentang "Public Policy Polling", rata-rata peneliti itu menyebutnya sebagai salah satu lembaga survei cukup kredibel yang setara dengan Gallup. 

***

Google juga tidak memiliki rekaman arsip orang bernama Jokovic Martinez. Pencarian KBR melalui perangkat IntelTechniques, PeopleFindThor atau pencarian langsung di laman Facebook juga tidak menemukan arsip nama Jokovic Martinez. Akun yang terdaftar dalam Facebook menampilkan nama hanya mirip, seperti Jankovic Martinez atau Josecovic Martinez.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.